Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus Menyebarluaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menyebarluaskan tujuan positif dari Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di daerah. Bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (13/3), Plt.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari kontribusi pengendalian perubahan iklim Indonesia kepada dunia.tujuan positif dari Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di daerah. Bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (13/3), Plt.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari kontribusi pengendalian perubahan iklim Indonesia kepada dunia.
“Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai dimana tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas. Implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink mampu memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC)
yang menjadi komitmen nasional Indonesia di dalam agenda perubahan iklim global. Hal ini juga merupakan progres atas Ratifikasi Paris Agreement, Adopsi Pakta Iklim Glasgow dan keputusan lainnya termasuk pertemuan Stockholm +50 di Swedia,” ungkap Ruandha.
Melalui implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink, pemerintah ingin mencapai target penyerapan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Dasar pijakannya antara lain Sustainable Forest Management, Environmental Governance dan Carbon Governance. Sektor kehutanan memiliki kontribusi terbesar sebanyak 60% dalam pemenuhan target netral karbon atau net zero emission tersebut.
Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terdiri atas Rencana Operasional sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon serta Keputusan Menteri LHK Nomor 168 Tahun 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
Kementerian LHK secara intensif melakukan sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pada level Sub Nasional di 22 provinsi yang menjadi target KLHK tahun ini.
Ruandha menilai pentingnya peran Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan di daerah sekaligus mitra strategis KLHK dalam keberhasilan implementasi FOLU Net Sink 2030 di tingkat tapak.
“Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu langkah awal penyebarluasan informasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu agar seluruh masyarakat dapat menyadari pentingnya pengendalian perubahan iklim bagi generasi saat ini dan masa depan,” tutur Ruandha.
Kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, akademisi dan masyarakat diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik.
Serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina mengungkapkan dukungan pemerintah daerah di dalam pengurangan karbon di wilayahnya. “Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai strategi penurunan emisi gas rumah kaca melalui visi ‘Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju’.
Beberapa perangkat/regulasi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi sudah dibuat diantaranya adalah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Masterplan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan,” ujar Novalina.
Novalina kemudian menjelaskan sejumlah program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang nyata dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan kritis, optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran sungai, serta aksi nyata lainnya yang sejalan dengan Kementerian LHK.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan bersinergi dengan Kementerian LHK dan semua pihak agar pelaksanaan Indonesia’s FOLU Net Sink ini memberikan manfaat bagi perlindungan sosial dan lingkungan,” tutur Novalina.
Pada kegiatan sosialisasi ini, dilaksanakan juga sesi pemaparan rencana kerja pada 5 bidang FOLU Net Sink 2030, yaitu:
Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari yang disampaikan oleh Ir. Istanto, M.Sc;
Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon oleh Ir. Helmy Basalamah, MM;
Bidang III Konservasi disampaikan oleh Dewi Sulastriningsih, S.Hut, M.I.L;
Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh Dr. Yulianto;
dan Bidang V Instrumen dan Informasi oleh. Ir. Emma Rachmawati, M.Sc.
Kegiatan sosialisasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah turut dilakukan penanaman pohon. Selain Plt. Dirjen PKTL serta Sekretaris Daerah, penanaman pohon juga diikuti oleh Staf Ahli Menteri Bidang Energi KLHK.
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kepala Kepolisian Daerah, Komandan Resor Militer (Danrem), Kejaksaan Tinggi maupun DPRD Sulawesi Tengah, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis KLHK di Provinsi Sulawesi Tengah.
