Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melanjutkan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Carbon Sink 2030 di Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin, 27 Februari 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di 22 provinsi yang menjadi target KLHK pada Tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2022 KLHK telah melaksanakan sosialisasi serupa di 12 provinsi yang ada di Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardiman dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan suatu kondisi dimana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030. Dasar pijakan utamanya adalah Sustainable Forest Management, Environmental Governance, dan Carbon Governance.
“Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yaitu tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030, mendukung net zero emission sektor kehutanan, dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS LCCR 2050,” tambah Ruandha.
LTS-LCCR atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience merupakan strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim. Dokumen LTS-LCCR memuat arahan atau visi jangka panjang yang memandu peningkatan ambisi mitigasi iklim dalam NDC-NDC selanjutanya hingga tahun 2050
Dalam upaya mitigasi pengendalian iklim, sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca yaitu sebesar 60%. Artinya, keberhasilan pengendalian iklim sangat bergantung pada keberhasilan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Maka dari itu, Ruandha meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjaga dan melestarikan hutan Indonesia.
FOLU Net Sink 2030 dapat dicapai melalui 11 langkah operasional mitigasi sektor FOLU, yaitu: Pengurangan laju deforestasi lahan mineral; Pengurangan laju deforestasi lahan gambut; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral; Pengurangan laju degradasi hutan lahan gambut; Pembangunan hutan tanaman; Sustainable forest management; Rehabilitasi dengan rotasi; Rehabilitasi non rotasi; Restorasi gambut; Perbaikan tata air gambut; dan Konservasi keanekaragaman hayati.
Sebagai salah satu provinsi yang memiliki hutan luas, Sulawesi Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengendalian iklim ini. Saat ini, Pemerintah Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai upaya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi percontohan pertama yang menandatangani nota kesepahaman pembangunan rendah karbon dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada tahun 2019 lalu.
“Ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan seperti pertumbuhan ekonomi, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan aksi mitigasi perubahan iklim. Kerja sama tersebut juga merupakan bentuk komitmen Sulawesi Selatan dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengabaikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” tutur Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi dalam sambutannya yang hadir mewakili gubernur.
Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah melakukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim dengan menggunakan sistem pemantauan, pelaporan, dan evaluasi online, dimana pada tahun 2019 sistem ini telah bertransformasi menjadi aplikasi perencanaan dan pemantauan aksi pembangunan rendah karbon yang telah terintegrasi dengan sistem verifikasi nasional.
Andi menambahkan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penurunan emisi sebesar 3,56 juta ton CO2e melalui berbagai sektor, yaitu: kehutanan, pertanian, energi, transportasi, pengelolaan limbah, kelautan, dan pesisir. Dalam empat tahun terakhir Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan aksi dengan penurunan emisi sebesar 1,36 juta CO2e.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Azikin Solthan yang turut menghadiri acara sosialisasi, menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memberikan dukungan melalui fungsi legislasi yaitu menetapkan undang-undang tentang pencegahan deforestasi; fungsi anggaran yaitu memastikan bahwa program ini mendapatkan dukungan anggaran; dan fungsi pengawasan yaitu dengan membentuk kelompok kerja terkait lingkungan hidup dan kehutanan.
Rangkaian kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq. Kemudian, diikuti dengan sesi pemaparan Rencana Operasional oleh lima bidang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yaitu: Bidang
I Pengelolaan Hutan Lestari oleh Risno Murti Candra; Bidang
II Peningkatan Cadangan Karbon oleh Helmi Basalamah; Bidang
III Konservasi oleh Wiratno;
Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove oleh Cyprianus Nugroho Sulistyo Priyono; dan Bidang
V Instrumen dan Informasi oleh Kirsfianti Linda Ginoga.
Sebagai kelanjutan dari kegiatan sosialisasi ini, KLHK bersama para stakeholder akan mengadakan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin (27/02) dan Selasa (28/02), dengan para peserta berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, UPT lingkup KLHK di Provinsi Sulawesi Selatan, KPH di Provinsi Sulawesi Selatan, OPD Pemprov dan Kab/Kota se-Sulawesi Selatan, para narasumber, dan mitra kerja KLHK.
Dengan diadakannya rangkaian kegiatan Sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 ini diharapkan para stakeholder dapat sama-sama membahas, menyepakati, dan menyusun target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Sulawesi Selatan.
