SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, sudah ada skala peta 1:50.000 sebanyak 25 informasi geospasial tematik, 100% sudah terkompilasi dan terintegrasi. Data tersebut bisa dilihat publik di web KLHK.go.id secara real-time.
“Sesuai arahan Kepres tersebut kita sudah berusaha berbagi data, dalam mendukung Kebijakan Satu Peta,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Rakernas One Map Policy Summit 2024 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Selanjutnya, untuk Kebijakan Satu Peta (KSP), KLHK mengambil langkah strategis yaitu optimalisasi kebijakan dan peraturan. Menteri Siti menegaskan untuk mencapai kesamaan dalam KSP, yang paling penting justru adalah kebijakan dan regulasi.
“Untuk itu, KLHK terus berupaya mengikuti aturan-aturan ataupun regulasi yang ada di K/L lain lalu kita mencoba mendekati kebijakan di kehutanannya seperti apa,” katanya.
Langkah strategis selanjutnya yaitu kaitannya kelembagaan dengan memperkuat unit-unit pemetaan yang ada di daerah. Kemudian, memperkuat standar data digital, meliputi kualitas dan kuantitas data, serta teknologi dan infrastruktur termasuk SDM.
“Kami melihat SDM untuk pemetaan itu merupakan faktor kunci juga, dan KLHK memperkuat pada aspek tersebut,” ungkap Menteri Siti.
Upaya lain KLHK dalam optimalisasi implementasi KSP yaitu melalui SIGAP (Sistem Informasi Geospasial, yang merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan. SIGAP mengelola 98 tema informasi geospasial yang diperoleh dari berbagai sumber, dan dilengkapi perangkat keamanan dan kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Atas capaian pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, KLHK mendapat penghargaan dari Kemenko Bidang Perekonomian. Selain itu, melalui SIGAP KLHK juga menjadi Pemenang Penghargaan One Map Policy for Better Governance pada kompetisi produk kebijakan dan sistem informasi terbaik dalam rangkaian One Map Competition. Penghargaan diserahkan oleh Menko Bidang Perekonomian
