SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Temuan gudang solar ilegal di kawasan Kenali Besar, Kota Jambi, diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kegiatan pelangsiran solar subsidi secara masif yang terjadi di berbagai SPBU dalam wilayah Kota dan sekitarnya.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarellysecara tegas menyatakan bahwa mata rantai pelangsiran harus diungkap tuntas, karena praktik ini diduga terorganisir dan sistematis.
Faried juga menyoroti lemahnya pengawasan selama ini. Ia mendesak agar aparat bertindak tegas terhadap oknum pelangsir dan SPBU yang bermain mata.
“Kalau masih ada pelangsir yang bisa lolos, berarti pengawasannya lemah. Jangan cuma tempel stiker, tapi diam saat pelanggaran terjadi. Harus ada penindakan hukum,” kata Kemas Faried.
Ia juga menuntut pengawasan yang adil, agar kebijakan tidak menyulitkan sopir angkutan umum atau pelaku UMKM yang memang berhak atas solar subsidi.
Soal temuan gudang, Kemas Faried mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah kota tidak hanya fokus pada gudang, tapi juga pada hulu distribusi—yakni SPBU yang melayani pelangsiran secara terang-terangan.
“Gudangnya hanya hilir. Hulunya ya jelas di SPBU. Solar subsidi itu bukan untuk disedot jeriken dan ditimbun, tapi masih saja pelangsir bebas beraksi. Ini harus dibongkar tuntas,” tegas Faried, Selasa.
Ia mengaku menerima banyak laporan masyarakat dan sopir angkutan yang kesulitan mendapatkan solar subsidi karena SPBU penuh oleh pelangsir yang antre sejak dini hari, bahkan ada yang berani menggunakan kekerasan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Rio Ramadhan, yang sebelumnya mengungkap temuan gudang solar ilegal di Kenali Besar, menyatakan tidak menutup kemungkinan gudang tersebut menjadi penampung hasil pelangsiran.
“Kami sedang telusuri alur distribusinya. Dugaan kuat, BBM subsidi yang dilangsir di SPBU—termasuk di luar kota—ditampung ke gudang ini, lalu dijual kembali dengan harga industri,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah dan aparat harus menerapkan pendekatan yang lebih struktural, termasuk penyitaan kendaraan pelangsir, pencabutan izin SPBU nakal, serta penyidikan mendalam terhadap keterlibatan oknum tertentu.
BBM subsidi seharusnya untuk rakyat, bukan jadi komoditas mafia. Jika pelangsir masih bebas, sopir resmi jadi korban, dan SPBU terindikasi bermain, maka negara sedang kalah dalam mengelola energi publik. Saatnya bertindak, bukan berdalih.
