MERANGIN – Kisruh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kembali mencuat dan menuai banyak protes tajam dari tenaga PPPK Paruh waktu, Rabu (17/09/2025).
Gelombang protes mencuat usai pengumuman penempatan PPPK paruh waktu, diduga ada permainan serta rekayasa yang menyeret nama-nama panitia seleksi daerah (Panselda) yang di tuding lalai atau sengaja tutup mata.
Kekecewaan dan merasa dipermainkan sehingga membuat para honorer PPPK paruh waktu mendatangi gedung DPRD Kabupaten Merangin guna mengadukan nasib mereka kepada wakil rakyat Kabupaten Merangin.
Didalam hearing bersama Komisi l DPRD Merangin pada Senin (15/09/25) kemarin, ada beberapa fakta-fakta terungkap, guru yang bergelar sarjana dan memiliki sertifikat pendidik (serdik) malah di tempatkan sebagai operator sekolah.
“Pak dewan, ini penghinaan bagi kami.! Kami lulus sesuai formasi guru, punya serdik tapi dipaksa jadi operator, ada apa dengan data Panselda.?,”geram seorang guru yang hadir suaranya menggema diruang rapat DPRD Merangin.
Bukan hanya itu, bahkan lebih mengejutkan lagi ada nama-nama yang lolos sebagai guru, setelah diselidiki honorer yang lain, dibingungkan sebelumnya kerja di mana, mengajar dimana, dan sekolah nya tidak tau, tidak pernah terlihat jadi guru honorer.
“Data orang nya ada sama kami, mungkin ini yang disebut honorer siluman pak dewan,”celetuk seorang peserta di dalam forum rapat di gedung DPRD Kabupaten Merangin.
Suara menuntut keadilan dari tenaga honorer PPPK paruh waktu menggema di ruang forum rapat DPRD Kabupaten Merangin, berharap wakil rakyat mampu memberikan keadilan seadil-adilnya untuk honorer PPPK paruh waktu di bumi Merangin.
Menyikapi hal itu, politisi partai Demokrat As’ari Elwakas, SH, yang biasa di sapa apuk. ikut prihatin mengenai kondisi yang terjadi dilapangan ditengah-tengah para honorer PPPK paruh waktu.
Dirinya menyebut, saat turun di tengah masyarakat, juga mendapat beberapa keluhan dari para PPPK, salah satunya mengenai penempatan yang jauh dari sekolah asal, itu sudah jelas-jelas merugikan guru.
“Waktu kami turun, banyak sekali aduan, kami pun bingung, contohnya gini, bagaimana mungkin guru yang tadinya mengajar di Tabir Barat, harus pindah ke Nalo Tantan, sudah di kaji detail belum ? kami meminta Panselda agar secepatnya beri keterangan, sebelum masalah ni jadi kacau di bawah.”tegas politisi demokrat.
Laporan yang kami terima bahkan tak hanya guru, tenaga kesehatan pun jadi korban, ada bidan yang tiba-tiba di ubah status nya menjadi perawat, dan sebaliknya, sehingga muncul indikasi dugaan data penempatan hanya di acak tanpa perhitungan
Jangan sampai kondisi ini membuat masyarakat teringat kembali dengan skandal PPPK 2024 lalu, yang pernah mencoreng wajah birokrasi Merangin, dan bahkan berujung dilaporkan ke penegakan hukum.
Didalam forum, Komisi l DPRD Kabupaten Merangin berharap agar drama masa lalu tidak terulang kembali, DPRD Merangin berkomitmen akan mengawal sampai tuntas, jika memang ada dugaan indikasi permainan mari bersama kita bongkar.
“Tentu kami berharap drama masa lalu tidak terulang kembali, kami akan kawal masalah ini sampai tuntas, kalau ada permainan kita bongkar,”tegas apuk disambut dengan tepuk tangan oleh para honorer.
Politisi Partai Demokrat As’ari Elwakas Apuk, juga menegaskan bahwa dirinya telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk bekerja di gedung DPRD Kabupaten Merangin, tentu menyampaikan keluh kesah masyarakat.
Dirinya juga menyebut, komitmen melayani masyarakat tidak akan pernah tergoyahkan, sebagai wakil rakyat dirinya berharap masyarakat jangan ragu dan sungkan untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat, apapun itu akan kita tampung, dah bahkan tidak hanya dapil Tabir saja, tapi seluruh masyarakat Merangin.
“Sebagai dewan, yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat bekerja di DPRD ini, tentu kita tidak lupa tugas kita, komitmen kita melayani masyarakat boleh di lihat lah, dan kami berharap masyarakat jangan sungkan melaporkan masalah yang ada, bukan hanya dapil Tabir, tapi Merangin, kita siap tampung keluh kesah masyarakat”tutup apuk.
Hingga berita diterbitkan, publik Kabupaten Merangin menunggu keterangan atau klarifikasi oleh Panselda, mengenai masalah penempatan yang terjadi, DPRD berharap jangan sampai masalah penempatan ini menjadi bom waktu dikemudian hari.(BR)
