SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Meskipun masih adanya berbagai tantangan, pemerintah terus berupaya mewujudkan pencapaian target penurunan kemiskinan tahun 2024. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), siang ini menggelar Rapat Tingkat Menteri tentang Perkembangan Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (22/02/2024).
Pada kesempatan ini, Wapres mengungkapkan bahwa dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. Di antaranya melalui perluasan bantuan sosial, inovasi program peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa Pandemi Covid-19, serta mempertahankan angka kemiskinan agar tetap di bawah 10 persen.
Lebih lanjut, dalam rapat yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ini, Wapres menegaskan tiga strategi pokok untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5 persen dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.
“Yang pertama, agar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus memperbaiki pensasaran untuk menjangkau keluarga miskin yang belum menerima program bantuan sosial maupun jaminan sosial, dengan merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus dipadankan,” perintahnya.
Yang kedua, kata Wapres, terus lakukan intervensi khusus untuk program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi di wilayah kantong-kantong kemiskinan maupun wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti di Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
”Kemudian yang ketiga, penyaluran program tambahan selain program reguler seperti Bantuan Beras dan BLT El-Nino yang dapat menjadi upaya khusus untuk mempercepat penurunan kemiskinan,” instruksinya.
Selain ketiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga.
“Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga lebih mempererat kembali koordinasi antarlembaga untuk memastikan komplementaritas program, serta memastikan adanya skema afirmasi agar mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda yang belum masuk ke pasar tenaga kerja dapat mengakses lapangan kerja,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024. Hal ini untuk memastikan dampak penyaluran bansos terpantau dalam Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024.
Selain Menko PMK, tampak hadir dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut, di antaranya Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta para pimpinan lembaga negara terkait.
