JAMBI – Kerusakan lingkungan di Provinsi Jambi diprediksi akan semakin besar apabila pemerintah tidak melakukan intervensi yang sepadan.
Kerusakan terbesar disumbang oleh aktivitas pertambangan batu bara yang masif di tujuh kabupaten, yaitu Merangin, Batanghari, Sarolangun, Bungo, Tebo, Muarojambi, dan Tanjung Jabung Barat.
India dan China, yang selama ini menjadi negara tujuan utama ekspor batu bara dari Jambi, kini dalam proses mengurangi penggunaan energi fosil itu sebagai sumber energi. Mereka mulai beralih ke energi baru terbarukan.
Pada study yang dilakukan dan diterbitkan oleh Australian National University, target puncak emisi di China adalah sebelum tahun 2030.
Sebelum puncak emisi itu terjadi, mereka akan mengurangi konsumsi batu bara. Ini bagian dari skenario baru untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission).
Rudi Syaf, Manager Komunikasi KKI Warsi, mengungkapkan, sebelum 2030, ada potensi pengerukan besar-besaran batu bara di Indonesia, termasuk di Jambi.
Melihat kebijakan di negara tujuan ekspor, ucapnya, para pengusaha akan menggenjot ekspolitasi.
“Selama harganya masih bagus sebelum pengurangan impor oleh negara tujuan, maka pengusaha akan upayakan produksi besar-besaran,” ujar Rudi, pada diskusi SIEJ Simpul Jambi dengan KKI Warsi, di Jambi, Jumat (19/5/2023).
Berdasarkan data yang disampaikannya, saat ini wilayah konsesi batu bara yang telah ditambang baru mencapai 10 ribu hektare. “Sementara izin usaha pertambangan batu bara mencapai 193 ribu hektare,” jelasnya.
Dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat Jambi, jelas Rudi, kepadatan angkutan batu bara di jalan umum bakal semakin krodit.
“Hingga kini yang dikeruk baru sekitar 5 persen, masih ada hampir 95 persen lagi yang belum digali,” tuturnya.
Sementara dampak bagi lingkungan ke depan, jelasnya, alam Jambi akan semakin hancur. Akan terjadi penebangan pohon, terciptanya lubang raksasa, kesulitan air, dan problem lainnya.
Adi Junedi, Direktur Eksekutif KKI Warsi menyebut, ada dua faktor yang bisa menekan degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang batu bara ini.
“Untuk menekan potensi kerusakan ini, dibutuhkan intervensi pemerintah pusat dan daerah. Faktor lain yang akan menekan aktivitas pertambangan ini adalah bila harga batu bara jatuh,” terangnya.
Sementara Walhi Jambi, dalam kertas posisi yang mereka rilis baru-baru ini, menyebut upaya pemerintah menekan agar kerusakan alam tidak berlanjut akibat tambang batu bara
, hingga kini belum kelihatan wujudhnya.
Walhi menyebut, aktivitas tambang saat ini telah hadirkan lubang raksasa yang merupakan bekas galian yang tidak direklamasi oleh perusahaan.
Padahal salah satu yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP batu bara adalah melakukan reklamasi areal dan melakukan kegiatan pascatambang sebagaimana diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2020, dan diatur dalam Permen ESDM No 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
“Dari data analisis Walhi Jambi, seluas 213.097 hektare yang telah berubah alih fungsi dan mengalami perubahan bentangan alam. Selain itu puluhan lubang tambang menganga tersebar di lokasi bekas galian,” kata Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi, dalam kerta posisi itu.
