SEKATOJAMBI.COM, TEBO – Ratusan bidan desa (Bides) dan tenaga kesehatan honorer R4 menggelar unjuk rasa di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo, Senin (15/9/2025). Mereka menuntut kepastian status dan pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu.
Aksi yang diikuti sekitar 200 tenaga medis ini berujung pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Tebo, BKPSDM, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tebo.
Namun, pemerintah daerah menyatakan belum bisa memenuhi tuntutan karena keterbatasan anggaran.
“Kami hanya bisa mengusulkan, semua kembali kepada kemampuan anggaran daerah untuk pembayaran gajinya,” ujar Kepala BKPSDM Tebo, Erlinda, di hadapan perwakilan massa.
Senada, Kepala Dinkes Tebo dr. Riana menegaskan keterbatasan keuangan daerah membuat pengangkatan menjadi PPPK paruh waktu tidak dapat dipaksakan. “Kita akan cari solusi lain,” ucapnya.
Meski begitu, Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko membawa angin segar. Dalam mediasi di Aula Paripurna DPRD, ia berjanji akan memperjuangkan aspirasi Bides hingga ke pemerintah pusat.
“Banyak regulasi yang harus dicermati, dan kami akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB serta BKN untuk mencari solusi terbaik,” kata Khalis.
“Kami akan berjuang untuk ini,” tegasnya.
Saat ini, tercatat sekitar 200 bidan desa dan tenaga kesehatan di Kabupaten Tebo belum terakomodir dalam skema PPPK paruh waktu.
