SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Dalam rangka menyambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP pada Januari 2026, Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi melaksanakan Forum Diskusi Grup (FGD) dengan tema “Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Tahun 2026 pada Lingkungan Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi” bertempat di Hotel Sang Ratu Jambi, Senin (15/12/2025).
Acara tersebut dibuka Aspidum Kejati Jambi Mayasari, SH. MH dalam kata sambutannya Mayasari, SH. MH. menyampaikan bahwa FGD ini merupakan upaya Kejati Jambi dalam menyongsong pelaksanaan KUHP dan KUHAP Nasional yang akan diberlakukan tinggal hitungan hari pada tanggal 2 Januari 2026, dimana FGD kali ini menjadi spesial rasanya, karena para praktisi, akademisi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, pemerintah daerah, generasi muda, bersatu berkumpul guna membahas implementasi serta aplikasi KUHP dan KUHAP nasional terkhusus dimasa transisi awal pemberlakuannya yang masih membutuhkan tuntunan dalam pelaksanaan dan bisa menimbulkan tafsir dengan permasalahan yang ada baik secara teknis dan argumentative.
Adapun narasumber keynote speaker Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH. MH, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Dr. Iffa Sudewi, SH M.Hum, Akademisi Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jambi, Prof. Dr. Usman, SH, M.H, Dirreskrimum Kombes Pol Jimmi Christian SIK, Kabid Pembimbing Kemasyarakatan, Dimas Krisna Setiawan, A.Md. IP, S.H., M.Si, M. Irsan Arief, S.H., M.H., Jaksa Ahli Madya Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung.
Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH. MH sebagai Keynote Speaker menyampaikan Tahun 2026 menjadi momentum penting dengan diberlakukannya KUHP dan KUHAP Nasional sebagai tonggak pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Pembaruan ini tidak hanya menggantikan aturan lama, tetapi juga merefleksikan perubahan paradigma hukum yang menegaskan nilai kebangsaan, HAM, serta penyesuaian terhadap dinamika sosial dan perkembangan masyarakat modern. FGD sebagai langkah strategis menyatukan pemahaman dan memperkuat penegakan hukum yang profesional dan bermartabat. Pentingnya kolaborasi dan sinergi antara Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan, Lapas, pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru.
Keynote speaker Prof Dr. Usman, SH. MH Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jambi menyampaikan Pembaharuan hukum pidana nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai tonggak penting dalam pembangunan sistem hukum pidana Indonesia menjadi era peralihan dari hukum pidana kolonial menuju rezim hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, konstitusi, dan dinamika masyarakat modern dan hadirnya KUHAP baru membawa perubahan mendasar pada aspek normatif, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum acara pidana, terutama melalui penguatan due process of law, perluasan pembuktian, penataan kewenangan aparat, serta peningkatan control yudisial.
Keynote speaker Dimas Krisna Setiawan, A.Md .IP, SH. M.Si Kabid PK pada kanwil Ditjenpas Jambi menyampaikan Implementasi KUHP Baru memerlukan perubahan paradigma dan persiapan matang dengan Pemerintah harus segera menyusun peraturan pelaksanaan, mengadakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, dan merekrut Pembimbing Kemasyarakatan baru. Kolaborasi dengan akademisi dan pegiat sosial juga sangat penting.
Keynote speaker dr. Iffa Sudewi, SH. M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Jambi menyampaikan sebagai APH, kita berkomitmen menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, dengan paradigma hukum pidana baru, dengan menjalankan penegakan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan, serta menjunjung tinggi prinsip due process of law dalam setiap tindakan hukum, mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana.
Keynote speaker M. Irsan Arief, SH., MH Jaksa Ahli Madya pada Badiklat Kejaksaan RI menyampaikan Mitigasi risiko pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KIUHP yakni dengan memberikan pemahaman teknis penerapan KUHP untuk meminimalisir kegagalan dalam penerapan pasal tindak pidana.
Keynote speaker Kombes Pol Jimmy Christian Samma, S.IK Dirreskrimum Polda Jambi menyampaikan perlu adanya Kolaborasi yang sinergis antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum terkait Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional Khususnya Pada Masa Transisi Perlunya penggunaan template petunjuk Pengiriman berkas perkara sebagai standar untuk perbaikan berkas. Perlunya sistem informasi elektronik dalam berkomunikasi dengan JPU.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Kajati Jambi Sugeng Hariadi, SH.MH, Wakajati Jambi Dr. Bima Suparayoga, SH.MH, para Kejaksaan Negeri Se-wilayah Jambi, Perwakilan Polda Jambi, Perwakilan Pengadilan Tinggi Jambi, Perwakilan Kementerian Hukum, Perwakilan BNN Perwakilan PERADI, Perwakilan KAI Jambi, Dekan Unja, Perwakilan UIN STS, Perwakilan UNAJA, Perwakilan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jambi, PPNS BPPOM, Cagar Budaya Provinsi Jambi, PERMAHI, Para Kordinator, Para Kacabjari, Kasi Pidum dan kasi Pidsus Sewilayah Jambi.
Kejaksaan Tinggi Jambi memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa pemberlakuan KUHP dan KUHAP Nasional tidak hanya menjadi perubahan formal, tetapi benar-benar menjadi langkah maju menuju penegakan hukum yang modern, adil, dan beradab. (Sekatojambi.com/Novalino)
