SEKATOJAMBI.COM, MUARO JAMBI – Tumpukan sampah menggunung di kawasan jalan lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ironisnya, lokasi tersebut hanya berjarak puluhan meter dari simpang rumah dinas Wakil Bupati dan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi (DLH).
Sampah rumah tangga bercampur plastik, sisa makanan, dan limbah lainnya berserakan hingga ke badan jalan. Kantong plastik robek dengan isi meluber, lalat beterbangan, dan bau menyengat tercium bahkan sebelum pengendara mencapai titik lokasi.
Sejumlah pengendara terpaksa menutup hidung atau mempercepat laju kendaraan saat melintas.
“Baunya menyengat sekali. Kalau lewat harus tutup hidung,” ujar Amrizal, pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.
Ia menyayangkan kondisi itu terjadi di pusat aktivitas birokrasi daerah. “Ini area kantor pemerintah. Seharusnya lebih tertata dan bersih. Malu kalau tamu dari luar daerah lewat sini,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan fungsi DLH sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kebersihan dan pengelolaan sampah. Di saat masyarakat diminta disiplin menjaga lingkungan, kawasan sekitar kantor pemerintah justru terlihat kumuh dan tak terurus.
Publik pun mempertanyakan pengawasan serta respons cepat dari instansi terkait. Terlebih, titik tumpukan sampah berada di kawasan strategis yang menjadi wajah pemerintahan daerah.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Muaro Jambi, Muhammad Rifa’i, menjelaskan keterlambatan pengangkutan sampah dipicu gangguan sistem pada Bank Jambi serta penerapan mekanisme pembayaran non-tunai yang baru.
Menurutnya, pembayaran bahan bakar minyak (BBM) ke SPBU mengalami keterlambatan sehingga truk pengangkut sampah tidak dapat melakukan pengisian.
“Pembayaran BBM ke SPBU terlambat sehingga pengisian ke truk tidak bisa dilakukan. Proses pengambilan sampah terganggu. Insya Allah pengangkutan akan dilakukan pada hari Selasa atau Rabu,” jelasnya.
Alasan tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan: mengapa persoalan administrasi dan sistem pembayaran dapat berdampak langsung pada pelayanan dasar kebersihan publik?
Di tengah upaya pemerintah daerah membangun citra tata kelola yang modern dan profesional, tumpukan sampah di depan kawasan perkantoran justru menjadi simbol persoalan klasik—koordinasi dan manajemen layanan yang belum sepenuhnya solid.
