SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Drs. Ariansyah, ME, secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Provinsi Jambi Tahun 2026 di BW Luxury Hotel Jambi, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APJII melalui Bapak Sepriyanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur DPP APJII, perwakilan Wali Kota Jambi yang diwakili Bapak Dr Mulyadi MPd selaku Asisten II, Ketua DPW APJII DKI Jakarta dan Lampung, Haryono selaku Ketua DPW APJII Provinsi Jambi dan juga ketua panitia, serta diikuti oleh 15 penyelenggara jasa internet (ISP) nasional dan 22 ISP lokal.
Dalam sambutannya, Ariansyah menegaskan bahwa APJII memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital di Provinsi Jambi. Menurutnya, organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi para penyelenggara jasa internet, tetapi juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam memperluas akses internet hingga menjangkau wilayah-wilayah terpencil.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur internet di desa harus ada kolaborasi bersama pemerintah daerah dan para penyedia layanan internet.
“Internet saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah, APJII, dan para ISP untuk memastikan akses internet yang merata hingga ke desa-desa,” jelasnya.
Selain mendorong perluasan jaringan internet, APJII juga dinilai berperan dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan oleh para ISP. Melalui pengawasan serta penerapan standar layanan, APJII membantu memastikan masyarakat memperoleh kualitas akses internet yang sesuai dengan komitmen penyedia layanan. Ariansyah juga menekankan bahwa APJII menjadi jembatan komunikasi yang penting antara pemerintah daerah, penyelenggara jasa internet lokal, dan pemerintah pusat.
Peran tersebut dinilai sangat relevan dalam mendukung berbagai program digitalisasi daerah, mulai dari pengembangan konsep smart province dan smart cita dalam pemasangan sistem pengawasan berbasis digital, hingga pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi. Di sisi lain, APJII diharapkan turut memberikan kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital di daerah.
Berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi teknisi ISP lokal maupun generasi muda terus didorong untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi era digital. Tidak hanya itu, APJII juga memiliki peran penting dalam mendukung keamanan ruang digital melalui kerja sama dengan pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan.
Upaya tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran konten ilegal, praktik penipuan daring (phishing), serta berbagai bentuk kejahatan siber yang berpotensi merugikan masyarakat.
Lebih lanjut, APJII harus ikut dan turut mendukung penguatan literasi digital melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan internet secara bijak, aman, dan produktif. Rakerwil APJII Provinsi Jambi 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri internet dalam mempercepat pemerataan konektivitas digital di seluruh wilayah Jambi.
Dalam bidang literasi digital, APJII didorong untuk aktif menggelar berbagai program edukasi bagi masyarakat dan pelajar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu memanfaatkan internet secara bijak, aman, dan produktif.
Melalui pelaksanaan Rakerwil APJII Provinsi Jambi Tahun 2026, Ariansyah berharap kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri internet semakin kuat dalam mewujudkan pemerataan konektivitas digital di seluruh wilayah Jambi.
“Mastiin jalan internet di Jambi mulus, murah, dan aman sampe ke pelosok,” tegasnya.
Terakhir “para ISP baik Nasional maupun lokal jangan hanya mengejar keuntungan bisnis sebesar-besarnya tapi juga berikan dampak sosial yang positif atas kehadirannya baik bagi pelanggan dan pemda setempat dan tentunya ini selalu dalam pengawasan DPW APJII Provinsi Jambi,” tuturnya.
