JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, langsung menanggapi soal pembentukan Pansus Batu Bara. Orang nomor satu di Provinsi Jambi itu mencoba menjelaskan tentang kondisi batu bara di Provinsi Jambi.
Kata Al Haris, untuk transportasi batu bara melalui sungai, sudah mulai dilaksanakan. Yakni di Sungai Pangabuan dan Sungai Batanghari.
Namun lanjutnya, saat ini persoalan yang terjadi, adalah pendangkalan sungai. Sehingga transportasi batu bara lewat jalur sungai menjadi terhambat.
Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, semua upaya sudah dilakukannya untuk bisa mengatasi masalah angkutan batu bara di Jambi ini.
Hanya saja katanya, dirinya terkendala dengan kewenangan. Sehingga, tak semua bisa dilakukannya. “Semua sudah saya lakukan. Namun, ada yang bisa, ada yang tidak bisa saya lakukan karena kewenangan,” kata dia.
Dia lalu mengibaratkan batu bara dengan peribahasa. Persoalan batu bara ini kata dia, sama seperti ada gula ada semut. “Saat ini harga batu bara sedang tinggi, jadi semua ingin mengangkut batu bara,” tandasnya.
Untuk diketahui, pernyataan untuk mengajukan pembentukan pansus batu bara di Jambi, disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, Evi Suherman.
Pembentukan pansus batu bara ini, disampaikannya saat rapat paripurna PAW dan pengambilan keputusan atas tiga Ranperda Provinsi Jambi, Senin 27 Maret 2023.
Dalam rapat paripurna tersebut, hadir juga Ketua DPRD PRovinsi Jambi Edi Purwanto, dan Gubernur Jambi Al Haris.
Evi Suherman, dari Fraksi PPP Berkarya mengatakan, carut marut masalah macet akibat angkutan batu bara di Jambi ini sudah terlalu lama.
Ujung-ujungnya kata dia, malah masyarakat juga yang akan dikorbankan. Ini yang menurutnya, menjadi landasan Fraksi PPP Berkarya, untuk memperjuangkan pansus batu bara.
Apalagi menjelang lebaran ini, masyarakat petani ingin membawa hasil pertaniannya untuk dijual, secara aman dan lancar.
Batu bara itu kata dia, adalah perusahaan besar. Tak perlu menjadi prioritas utama. Justru masyarakat Provinsi Jambi lah yang seharusnya jadi prioritas utama dari pemerintah.
“Batu bara itu perusahaan besar, bukan mereka yang diprioritaskan pertama. Yang paling harus dipikirkan adalah masyarakat. Kan kasian mereka bawa hasil tani, lama di jalan, akhirnya tidak bisa dijual dengan harga yang pantas. Kenapa harus perusahaan batu bara itu yang dipikirkan, silahkan mereka tunggu jalan khusus selesai, silahkan lewat sungai,” katanya.
