JAMBI–Kemacetan di Provinsi Jambi akibat angkutan batu bara, hingga kini masih berlangsung.
Masyarakat pun sangat berharap, ada solusi terkait angkutan batu bara saat ini. Nah rupanya, persoalan angkutan batu bara di Provinsi Jambi ini, sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kunjungannya ke Jambi, Selasa 16 Mei 2023, Jokowi angkat bicara soal persoalan yang sudah sangat meresahkan masyarakat itu.
Presiden Jokowi mengatakan, untuk angkutan batu bara seharusnya melewati jalan khusus. Tidak lagi lewat jalan nasional, yang justru menimbulkan kemacetan parah.
Tapi kenyataannya, di Jambi hingga saat ini belum ada jalan khusus itu. Sehingga, angkutan batu bara harus beroperasi melewati jalan nasional bersama dengan masyarakat umum.
“Tadi sudah disampaikan oleh pak Gubernur, jalan khusus batu bara itu sudah akan dimulai,” katanya.
Sehingga nanti ketika jalan khusus sudah selesai, maka angkutan batu bara dan kendaraan masyarakat umum bisa menggunakan jalan masing-masing.
“Saya perintahkan tadi ke pak Gubernur, segera diselesaikan jalan khusus itu. Baik dalam pola investasi, maupun pakai pola lainnya,” katanya.
Diketahui sebelumnya, hingga saat ini pembangunan fisik jalan khusus angkutan batu bara ini, belum juga dimulai.
Pembangunan terkendala persoalan klasik, yakni pembebasan lahan. Masyarakat pemilik lahan di jalur jalan khusus batu bara trase ke tiga, menaikkan harga tanahnya, hingga mencapai 500 persen.
Sehingga perusahaan yang akan membangun jalan khusus tersebut, menjadi terkendala. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman sebelumnya mengatakan, persoalan ini tengah dicarikan solusinya.
Akan ada panitia pengadaan lahan, dengan BPN sebagai eksekutornya. Di mana, dengan pola tersebut, harga tanah akan ditetapkan oleh panitia tersebut.
“Jadi nanti tidak ada lagi masyarakat yang menetapkan harga lahan sendiri. Karena saat ini sudah tak terkendali. Jika persoalan pembebasan lahan ini selesai, selanjutnya pembangunan fisik bisa langsung dilaksanakan. Desember nanti targetnya selesai, mudah-mudahan bisa terkejar,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi V DPR RI telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat, dengan stakeholder terkait masalah ini.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut, juga disebutkan bahwa pemerintah pusat tak akan melakukan perbaikan jalan nasional, sebelum ada jalan khusus angkutan batu bara.
Komisi V DPR RI juga berharap, agar Gubernur Jambi Al Haris bisa tegas dalam menyikapi masalah ini.
Sebab, kemacetan kerap terjadi dan menganggu masyarakat. Belum lagi jika ada ambulans yang harus lewat, serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat angkutan batu bara yang sampai merenggut korban jiwa.
