SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menanggapi dengan serius dampak banjir yang kerap melanda kawasan sekitar JBC ( Jambi Business Center).
Menurut Faruk, banjir yang terjadi disebabkan oleh minimnya resapan air di kawasan tersebut, yang diduga akibat dari pembangunan JBC.
Faruk mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada lagi ruang untuk resapan air di sekitar JBC, yang seharusnya diantisipasi dengan pembangunan kolam retensi. Hal ini menjadi perhatian serius karena pihak pengembang JBC memiliki kewajiban untuk membangun kolam retensi sebagai bagian dari perjanjian yang telah disepakati dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi. Namun, hingga kini pembangunan kolam retensi belum terealisasi.
“Pembangunan JBC ini memang bermanfaat bagi perekonomian kota Jambi, tetapi tidak bisa mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan, khususnya bagi masyarakat sekitar. Kolam retensi yang dijanjikan belum juga dibangun, sementara resapan air di kawasan tersebut sudah tidak ada lagi,” ungkap Faruk saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (27/2).
Faruk menambahkan bahwa pihaknya sedang memantau secara langsung perkembangan perjanjian antara JBC dan DLH terkait pembangunan kolam retensi yang seharusnya menjadi prioritas. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, Faruk menekankan pentingnya agar Pemkot Jambi, melalui DLH, bertindak tegas terhadap pihak pengembang JBC.
“Jika kolam retensi itu tidak juga dibangun, kami meminta agar pembangunan di kawasan JBC dihentikan sementara hingga kolam retensi tersebut selesai dibangun. Ini demi menjaga agar dampak negatif terhadap lingkungan, terutama terhadap masyarakat yang terdampak banjir, bisa diminimalisir,” tegas Faruk.
Meskipun demikian, Faruk menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung investasi yang masuk ke kota Jambi, asalkan investasi tersebut tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. “Kami sangat mendukung perkembangan ekonomi di kota Jambi, tetapi apabila itu merugikan masyarakat, untuk apa kita teruskan,” ujar Faruk dengan nada tegas.
Hingga saat ini, Faruk mengungkapkan, belum ada kegiatan nyata terkait pembangunan kolam retensi tersebut. Ia dan tim Komisi III telah melakukan pemantauan langsung di lapangan, dan hasilnya, kolam retensi yang menjadi kewajiban JBC belum juga dibangun. Faruk pun mengingatkan Pemkot Jambi agar tidak menunda-nunda penyelesaian masalah ini, karena dampak banjir sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar.
“Kami sudah turun ke lapangan dan melihat langsung, kegiatan untuk membangun kolam retensi belum ada. Jika hal ini terus dibiarkan, masyarakat akan semakin menderita. Oleh karena itu, kami meminta Pemkot Jambi, terutama DLH, untuk segera mengambil tindakan tegas,” jelasnya.
Pemerintah Kota Jambi diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah ini, mengingat pentingnya keberlanjutan pembangunan yang ramah lingkungan dan tidak merugikan masyarakat. Faruk pun menegaskan bahwa keputusan ini bukan hanya demi kepentingan masyarakat sekitar JBC, tetapi juga untuk kelestarian lingkungan dan kenyamanan warga Kota Jambi secara keseluruhan. (*)
