SEKATOJAMBI.COM, KERINCI – Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci menuai sorotan.
Sejumlah warga mengaku tidak menerima bantuan tersebut, meskipun merasa layak sebagai penerima.
Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya ketidaktepatan dalam pendataan dan seleksi penerima manfaat oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial (Dinsos) Kerinci.
Keluhan tersebut disampaikan warga dari berbagai kecamatan, seperti Kecamatan Depati Tujuh, Danau Kerinci, Keliling Danau, Tanah Cogok, Siulak, hingga Setinjau Laut.
“Iya, di kecamatan kami banyak warga tidak mampu yang seharusnya mendapat bantuan PKH, tapi justru tidak terdata. Kami tidak tahu bagaimana pendamping dan Dinsos menentukan kriteria penerima,” ujar seorang warga di Kecamatan Depati Tujuh, Senin (11/8).
Kondisi serupa juga disampaikan warga Kecamatan Setinjau Laut. Mereka menilai pendataan tidak akurat dan kinerja tenaga pendamping perlu dievaluasi.
“Banyak lansia dan warga tidak mampu di sini yang tidak mendapatkan PKH. Kami berharap pendataan diperbaiki dan penerima bantuan dievaluasi ulang,” kata Eni, warga Setinjau Laut.
Warga menduga adanya praktik pilih kasih dalam penyaluran bantuan. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Sosial terhadap kinerja pendamping PKH.
“Kami mohon perhatian pemerintah. Banyak orang tua dan lansia di desa kami yang tidak terdata, padahal sangat membutuhkan bantuan ini,” keluh seorang warga lainnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci, Juanda, menyampaikan bahwa proses penyaluran PKH telah melalui tahapan dan syarat tertentu.
“Akan kami cek dan tanyakan kepada koordinator pendamping PKH. Penerima bantuan sudah melalui proses, namun kita akan telusuri kembali laporan dari masyarakat,” ujar Juanda saat dikonfirmasi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan bantuan tepat sasaran. (*)
