SEKATOJAMBI.COM – Pegawai Kanwil DJP Sumut II yang berkantor di Kota Pematangsiantar, Bursok Anthony Marlon melaporkan adanya pada sistem kepegawaian di instansi tempat ia bernaung.
Hal itu terkait dengan 38 pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merangkap jabatan di perusahaan-perusahaan BUMN.
Kepada reporter Tribun-Medan.com, pada Selasa (11/2/2025) siang, Bursok menyampaikan bahwa ia telah melaporkan penyalahgunaan wewenang kepegawaian yang terjadi di Kemenkeu ke KPK pada 15 Januari 2025 lalu.
“Sudah saya laporkan pada tanggal 15 Januari 2025. Sesuai surat yang saya kirimkan ke KPK berjumlah 38 orang pegawai rangkap jabatan,” cetus pria yang menjabat sebagai Kasubbag Umum Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatra Utara II ini.
Dugaan pelanggaran, sesuai yang Bursok layangkan di dalam suratnya adalah Pelanggaran Pasal 17 huruf (a) UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang pada ketentuannya pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap komisaris, pengurus organisasi usaha, termasuk di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMN.
Rangkap jabatan ini juga disinyalir melanggar Pasal 33 dan Pasal 53 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang mengatur adanya anggota direksi/komisaris merangkap jabatan.
“Sesuai dengan pidato Bapak Presiden, jika sudah busuk ya mundur. Kemenkeu harus bisa menjadi teladan bagi pembayar pajak,” ketusnya.
Adapun beberapa nama yang disebut merangkap jabatan mulai dari Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Badan, Staf Ahli, hingga kepala biro. Mereka adalah:
1. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).
2. Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero).
3. Direktur Jenderal Anggaran, Isa Rachmatarwata merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Telkom.
4. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebagai direktur jenderal pajak baru merangkap jabatan sebagai Komisaris PT SMI.
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani merangkap jabatan sebagai Komisaris BNI.
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Mandiri.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti merangkap jabatan sebagai Komisaris Mining Industry.
8. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman merangkap jabatan sebagai Komisaris PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.
9. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur dan Bank BRI.
10. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia.
11. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Andin Hadiyanto merangkap jabatan sebagai Komisaris BTN dengan bukti.
12. Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Sudarto merangkap jabatan sebagai Komisaris Pegadaian.
13. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Exim Bank.
14. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial.
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal merangkap jabatan sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Exim Bank.
16. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Biofarma dari April 2018 s.d April 2023 dan pernah merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF.
17. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan R. Wiwin Istanti merangkap jabatan sebagai Komisaris PTPN 7.
18. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Ari Wahyuni merangkap jabatan sebagai Komisaris Jamkrindo.
19. Kepala Biro Hukum Arief Wibisono merangkap jabatan sebagai Wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara).
20. Kepala Biro Advokasi Tio Serepina Siahaan merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Geodipa Energi.
21. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Rukijo merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta).
22. Kepala Biro Umum Sugeng Wardoyo merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
23. Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Hidayat Amir merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I (InJourney Aviation Services).
24. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rofyanto Kurniawan merangkap jabatan sebagai Komisaris PT ASABRI.
25. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Chalimah Pujiastuti pernah merangkap jabatan sebagai Komisaris PT POS dari tanggal 8 Juni 2018 sd 8 Juni 2023.
26. Sekretaris DJKN Dedy Syarif Usman merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Waskita Karya TBK.
27. Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Encep Sudarwan merangkap jabatan sebagai Komisaris Askrindo.
28. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, Dwi Pudjiastuti Handayani merangkap jabatan sebagai Komisaris Indonesia Re.
29. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Wawan Sunarjo merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT Surveyor Indonesia.
30. Direktur Sistem Penganggaran Lisbon Sirait merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM.
31. Inspektur V Sudarso merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Barata Indonesia.
32. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirizal Nur merangkap jabatan sebagai Komisaris Indosat.
33. Direktur Lelang Joko Prihanto merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Karabha Digdaya (bukan BUMN).
35.Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Mariatul Aini merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur.
36. Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer Bhimantara Widyajala merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance.
37. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Heri Setiawan merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Geo Dipa Energi.
38. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Adi Budiarso merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Sucofindo.
