Dokumen : Tempo.co
Jakarta – Kasus penyelundupan gula yang merugikan negara hingga triliunan rupiah sempat diungkap oleh eks Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
“Sekarang terjadi penyeludupan gula. Dua tahun kerugian negara Rp 1,2 triliun,” kata Eko seusai konferensi pers penahanannya di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam, 8 Desember 2023.
Dikutip dari nasional.tempo.co, Ihwal detail penyelundupan gula tersebut, Eko Darmanto enggan menjelaskan detailnya. Namun, penegak hukum yang mengetahui hal ini, memang terjadi penyelundupan gula yang di Dumai, Riau.
Penyelundupan diduga dilakukan oleh PT SMIP yang merupakan perusahaan penerima fasilitas impor gula oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. PT SIMP juga merupakakan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
Menurut penegak hukum itu, penyelundupan gula terjadi sekitar dua tahun yakni 2022 hingga 2023. Pada 2023 saja misalnya, PT SIMP mengimpor gula sekitar 8,6 juta kilogram.
Gula itu dikirim dari India, Malaysia, dan Singapura. Penegak hukum itu menjelaskan modus yang dipakai perusahaan itu dengan menggunakan dokumen ‘aspal’ alias asli tapi palsu.
Perusahaan mengantongi dokumen asli pengiriman gula impor itu yang sudah masuk ke Dumai dilanjutkan ke Batam dari Bea Cukai Batam.
Seharusnya sesuai ketentuan, gula impor itu harus diolah terlebih dahulu. Namun perusahaan hanya mengemas ulang saja karena langsung mendatangkan gula konsumsi.
Selain itu, dengan modus memakai dokumen aspal tadi, gula-gula tersebut dikeluarkan dari kawasan berikat tanpa lagi membayar bea masuk dan pajak lainnya untuk disetor ke negara. Sebab Batam merupakan kawasan perdagangan bebas (free trade zone).
Padahal realitanya, kata penegak hukum tadi, gula impor tersebut didistribusikan ke daerah-daerah di Sumatera maupun Kalimantan. Dari rekayasa dokumen untuk penyelundupan komoditas strategis itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 350 miliar lebih pada 2023.
