SEKATOJAMBI.COM, MUARO JAMBI – Bupati Kabupaten Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, SP., MM., M.Si. dan didampingi Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Junaidi H. Mahir menghadiri dalam acara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar di ruang Rapat Utama DPRD Muaro Jambi, Jum’at (15/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, didampingi oleh Wakil Ketua I Wiranto, Wakil Ketua II Jurjani dan unsur Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi turut dihadiri oleh Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono, Forkompinda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.
Dalam sampainya Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta mengatakan pada hari ini DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian secara resmi Ranperda APBD Perubahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025.
Penjelasan dan dokumen untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran atas dasar itu marilah kita ikuti secara resmi nota keuangan dan peredam perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh saudara Bupati Kabupaten Muaro Jambi pada saudara Bupati Kabupaten Muaro Jambi waktu dan tempat kami persilahkan, kata ketua DPRD.
Sementara itu Bupati Muaro Jambi Dr. Bambang Bayu Suseno mengatakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan penuh rasa tanggung jawab menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 penyusunan perubahan APBD ini berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lanjut dirinya menyebutkan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah terhadap dinamika ekonomi sosial dan fiskal yang berkembang sepanjang tahun berjalan saudara ketua wakil ketua dan para anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, paparnya.
Ini merupakan cermin tekad kita untuk pertama menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah di tengah tantangan ekonomi yang penuh ketidakpastian kemudian yang kedua mengoptimalkan pendapatan daerah untuk memastikan program prioritas tetap berjalan dan yang ketiga memastikan belanja daerah lebih tepat sasaran pro rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Izinkan saya menyampaikan perbandingan pokok antara APBD murni dan rancangan APBD perubahan Tahun Anggaran 2025 pertama pendapatan daerah pendapatan daerah pada APBD murni sebesar 1,64 triliun pada rancangan APBD perubahan menjadi sebesar 1,65 triliun bertambah sebesar 6,1 miliar kenaikan pendapatan ini bersumber dari optimalisasi pendapatan asli daerah penyesuaian dana transfer pusat serta realisasi pendapatan lain-lain yang sah kedua belanja daerah belanja daerah pada APBD murni sebesar 1,71 triliun pada rancangan APBD perubahan menjadi sebesar 1,67 triliun berkurang sebesar 36,7 miliar penurunan belanja daerah ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, ujarnya.
