JAMBI – Pemkot Jambi terus berupaya keras dalam menstabilkan laju inflasi di Kota Jambi.
Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan selama ini untuk menjaga angka inflasi yang cenderung masih fluktuatif akibat beberapa kondisi faktor.
Terutama dalam menyambut bulan puasa dan Idul Fitri, inflasi menjadi fokus perhatian utama jajaran Pemkot Jambi.
Sebagai respon atas kondisi itu, Wali Kota Jambi Dr H Syarif Fasha, ME. memimpin High Level Meeting (HLM) Penanganan Inflasi Tingkat Kota Jambi, dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kota Jambi, Senin 27 Maret 2023.
Hadir dalam kegiatan tersebut Forkompimda Kota Jambi, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Staf Ahli Wali Kota, Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Bulog Jambi dan BPS Kota Jambi.
Acara tersebut juga merupakan rangkaian kegiatan Rakor Penanganan Inflasi bersama Mendagri RI.
“Tekanan inflasi masih terjadi dan membutuhkan perhatian serius untuk ditangani dengan segera,” ujar Wali Kota Jambi, Syarif Fasha.
Menurutnya kerawanan fluktuasi inflasi di Kota Jambi cukup beralasan, karena Kota Jambi bukan daerah produksi komoditas pangan, sehingga masih tergantung pada pasokan distribusi bahan pangan dari daerah lain yang merupakan produsen bahan pangan.
Kondisi itu makin diperparah dengan fungsi Kota Jambi sebagai penyangga strategis kebutuhan pangan bagi wilayah kabupaten sekitar Kota Jambi.
“Kita masih sangat bergantung pada pasokan luar, karena kita bukan sentra produksi pangan. Beban Kota Jambi makin berat karena menyangga kebutuhan kabupaten sekitar Kota Jambi. Kondisi makin parah karena arus distribusi barang terhambat akibat kemacetan batubara.
Kemacetan Ini harus diselesaikan segera karena kedepan akan mengganggu rantai distribusi komoditas ke Kota Jambi, inflasi berpotensi terjadi,” tegas Fasha.
Untuk hal itu, Fasha telah menyiapkan rencana kontingensi penanganan inflasi Kota Jambi. Dirinya ungkapkan telah menyiapkan 12 instrumen langkah kongkrit penanganan inflasi Kota Jambi. Di antaranya:
1. Sidak secara kontinu di berbagai pasar, ritel, dan pergudangan. Terhadap pelanggaran atas spekulan pemain harga maupun penimbun komoditas, Pemkot Jambi akan menyiapkan langkah hukum tegas, agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Bantuan sosial yang selama ini telah dilakukan dan akan terus dilanjutkan, disinergikan dengan program pengentasan miskin ekstrem di Kota Jambi dengan menyasar 8.585 masyarakat kategori miskin ekstrem. Kegiatan ini akan segera dilaksanakan pada Bulan April, sebelum Lebaran.
3. Bantuan berusaha bagi pelaku UMKM Kota Jambi, sudah berjalan baik dan terus dilaksanakan, karena pelaku UMKM merupakan penyangga ketahanan ekonomi Kota Jambi.
4. Subsidi BBM bagi angkutan umum telah dilaksanakan akan terus berlanjut untuk mendukung daya beli masyarakat pada sektor transportasi publik.
5. Operasi rutin pasar akan terus dilaksanakan secara rutin bersama Bulog Jambi. Gerakan pembelian beras lokal oleh ASN juga terus akan dilaksanakan oleh jajaran Pemkot Jambi.
6. Gerakan “Payo Menanam Cabai” dan bawang akan terus dilakukan di perkebunan, pekarangan rumah dan lahan warga.
7. Peningkatan kapasitas lahan untuk pangan juga akan dilaksanakan pada lahan tidur, dan sinergi dengan program Kampung Bantar, serta Dasawisma PKK.
8. Panen cabai akan dilaksanakan pada April 2023 pada lahan yang telah dicanangkan sebelumnya dalam Gerakan Payo Menanam Cabai di Kota Jambi.
9. Optimalisasi tugas, fungsi dan kewenangan Satgas Pangan Kota Jambi terutama dalam upaya penegakan hukum.
10. Perluasan kerja sama dengan daerah yang sudah bekerja sama sebelumnya dan daerah baru penghasil komoditas pangan untuk Kota Jambi.
11. Bantuan transportasi angkutan komoditas pangan akan terus dilakukan untuk membantu upaya stabilisasi harga di pasaran dan ditingkat distributor.
12. Upaya publikasi, sosialisasi, edukasi akan terus dimaksimalkan untuk membangun kesadaran masyarakat terkait inflasi. Sosialisasi bersama Bank Indonesia akan diintensifkan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan, melalui Forum RT, LPM, komunitas, dan sebagainya
Fasha juga menekankan perlunya kordinasi yang baik antara pemprov dan pemda kota-kabupaten terkait program penanganan inflasi agar terjadi keterpaduan langkah yang efektif dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jambi.
