JAMBI – Anggota Dewan Provinsi Jambi menyampaikan intrupsi di Sidang Paripurna (27/3) terkait kacaunya pengelolaan batu bara di Jambi. Evi Suherman dari Fraksi PPP- Berkarya dan Rendra Ramadan Usman dari Fraksi PKS terang-terangan protes kepada Gubernur Jambi Al Haris yang hadir dan duduk di depan gedung sidang paripurna.
Evi di tengah anggota dewan lainnya mengusulkan kepada pimpinan Dewan agar dibentuk pansus. “Fraksi PPP-Berkarya, dengan kondisi Jambi yang semakin semrawut, Jambi yang semakin kacau, Jambi yang tidak menentukan, Kami Fraksi PPP-Berkarya mengusulkan membuat Pansus Batu Bara,” terangnya.
Saat diwawancarai lebih lanjut, Evi menyebut setelah usulan lisan akan segera dilakukan usulan tertulis ke pimpinan dewan. “Nanti kami akan sampaikan secara tertulis agar dibentuk batu bara. Nantinya syarat pembentukan pansus harus 50+1 anggota, maka saya minta kawan fraksi lain mohon dukung,” sebutnya.
Ia juga menyebut batu bara merupakan salah satu penghambat perekonomian di Provinsi Jambi. “Untuk itu kami Fraksi PPP Berkarya mengusulkan Pansus Batubara, kalau pansus ini terlaksana ada dampak hukumnya. Yang pertama mungkin kita akan menghukum gubernur (Kepala Daerah), artinya supaya kepala daerah menghukum Dinas terkait,” katanya.
Menurut Evi, batu bara diisi pengusaha besar dengan investasi miliaran dan seharusnya tak perlu dipikirkan mereka. “Silakan mereka itu bikin jalan sendiri atau lewat sungai, tak perlu pemerintah daerah memikirkan perusahaan batu bara,” akunya.
Untuk Pansus yang akan dibentuk nantinya, Evi memperkirakan agar mengatur semua persoalan batubara. “Termasuk aturan yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat, maupun SE Gubernur dan pelaksanaan lapangan, termasuk Kepala Dinas terkait ESDM, Perhubungan dan kinerja beliau,” ucapnya.
Menanggapi pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPRD Faisal Riza menyatakan usulan yang disampaikan Fraksi PPP- Berkarya sudah didengarkan dan dicatat pimpinan. “Dan terkait mekanisme pembentukan pansus akan berlaku,” ucapnya.
Sementara itu Gubernur Jambi yang duduk bersebelahan dengan pimpinan Dewan tak menjawab terkait Pembentukan Pansus dan menjawab interupsi dari anggota dewan lainnya.
