JAMBI – Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada 29 Maret 2023 yang lalu, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyurati Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM.
Surat dengan nomor S-050/841/Bappeda-5.2/III/2023 dan surat Nomor: S-050/842/Bappeda-5.2/III/2023 pada 31 Maret 2023 Hal: tindak lanjut RDP dengan Komisi V DPR RI terkait angkutan batubara, untuk pengambilan tindakan selanjutnya.
Adapun dalam RDP tersebut dihasilkan dua kesimpulan dan rekomendasi, yaitu meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan batubara sesuai peraturan perundangan-undangan.
Selanjutnya, meminta para pihak tersebut mengoordinasikannya dengan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaannya.
“Saya ingin antara kementrian terkait (Kemendagri, Kementrian Perhubungan dan Kementrian ESDM) untuk kiranya bisa duduk bersama,” katanya Al Haris Gubernur Jambi, belum lama ini.
Haris mengatakan struktur dalam bernegara dan berbangsa sudah jelas sebetulnya bahwa pemerintah membuat Kementrian PUPR tugasnya untuk infrastruktur. Negara juga membentuk Kementrian ESDM tugasnya untuk menjual apa yang ada di sumber daya alam atau Minerba karena itu sebagai bagian dari penerimaan negara.
“Saya berharap kita tidak pada konotasi bicara jalan yang rusak dan kemacetan lalu lintas. Tapi ada pemahaman lain, bahwa kita tidak semerta-merta melihatnya jalan yang rusak dan kemacetan, tapi kita lupa bahwa sumbangan ke negara dari batu bara di Jambi ini per tahun itu Rp670 miliar dari sektor tambang batu bara.”
“Untuk DBH hanya Rp100 miliar artinya jalan rusak berimbas kepada kemacetan juga tersumbang ke negara,” ujarnya.
Kemudian, dari adanya aktivitas batu bara ini ada banyak masyarakat yang diuntungkan. Misalnya pedagang.
“Ada 56 ribu orang yang bekerja disektor ini, bayangkan mereka ini berusaha mencari makan di sektor tambang. Kalau kita setop begitu saja dengan menunggu jalan khusus butuh waktu berapa lama?”
“Untuk itu sembari itu disetop Menteri ESDM dan Kementerian PUPR duduk bersama karena ini sudah lintas Mentri. Apa solusinya sehingga tidak banyak lagi korban,” pungkasnya.
