SEKATOJAMBI.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada tahun lalu tidak mencapai target seperti yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, dari 180 ribu hektare PSR yang ditargetkan, hanya terealisasi 150 ribu hektare atau 70 persen. Artinya masih kurang cukup jauh dari yang diharapkan.
“Kebijakan PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat. Rata-rata kita baru mencapai 150 ribu hektare per tahun dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan bapak presiden yaitu 180 ribu ha per tahun,” ujarnya di Rakornas Rencana Aksi Nasional PKS Berkelanjutan di Hotel Kempenski, Kamis (28/3/2024).
Tahun ini, pemerintah akan menaikkan anggaran untuk PSR hingga dua kali lipat dari sebelumnya Rp30 juta per hektare menjadi Rp60 juta per hektare. Tujuannya agar proses peremajaan bisa berjalan lebih cepat dan mencapai target. Kenaikan anggaran ini berlaku mulai Mei 2024.
“Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp60 juta itu, nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pengkebun,” jelasnya.
Secara keseluruhan, pemerintah telah menyalurkan dana untuk PSR melalui Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawait (BPDPKS) sebesar Rp9,25 triliun sejak 2016. Dana ini berhasil meremajakan perkebunan sawit seluas 331,7 ribu hektare.
Ketua Umum Golkar ini menyebutkan perlu percepatan peremajaan karena kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang menjadi andalan ekspor. Pada 2023, ekspornya mencapai US$28,45 miliar atau mendekati 12 persen dari ekspor nonmigas.
Selain itu, tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit secara langsung dan tidak langsung sekitar 16,2 juta orang.
“Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan,” pungkasnya.
