SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Polda Jambi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Tahun Anggaran 2025 pada Kamis (12/6/2025), bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Siginjai, Polda Jambi.
Rakernis dibuka secara resmi oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, dengan mengusung tema: “Peran Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Astacita.”
Rakernis ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi intelijen keamanan Polri dalam menghadapi dinamika dan potensi ancaman di wilayah hukum Polda Jambi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus Parlindungan Siregar, para Pejabat Utama Polda Jambi, para PJU Ditintelkam, serta para Kasat Intel dan Kanit Intel dari seluruh Polres jajaran Polda Jambi.
Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menekankan pentingnya peran intelijen keamanan dalam membaca situasi, mengantisipasi gangguan, dan memberikan informasi strategis kepada pimpinan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Ia juga memaparkan sejumlah potensi gangguan nyata yang harus diantisipasi secara serius oleh jajaran intelijen, di antaranya Kebangkitan pola premanisme baru, termasuk pungutan liar terselubung dan penguasaan aset secara ilegal.
Selain itu Konflik agraria dan sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, dan komunitas adat, serta Aksi unjuk rasa terkait isu nasional seperti PHK massal, upah minimum, revisi RUU Polri/TNI, hingga distribusi bantuan sosial.
Selain itu Ancaman digital dan disinformasi, termasuk hoaks berbasis AI, penyusupan sistem informasi, serta propaganda tersembunyi di media sosial.
Pencegahan Radikalisme berbasis daring, khususnya di lingkungan kampus dan wilayah perbatasan, Kejahatan ekonomi dan sumber daya alam, seperti illegal mining dan penyelewengan distribusi BBM, Persaingan kepentingan politik yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak dikelola secara bijak.
“Intelijen Harus mampu mendeteksi secara dini segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang agenda-agenda nasional mendatang,” ujarnya.
