SEKATOJAMBI.COM, TANJAB BARAT – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, melakukan monitoring di setiap Lembaga Pendidikan Nonformal yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kadis Dikbud Tanjabbar, H Dahlan, melalui Kasi Pengelolalaan Pendidikan Nonformal Dikbud Tanjab Barat, Muhammad Rifa’i SHI., MH mengatakan, monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan Uji Kesetaraan sesuai dengan POS Uji Kesetaraan merupakan tugas dalam mensukseskan pelaksanaan Uji Kesetaraan.

“Kegiatan Monitoring ini dilakukan dengan membagi beberapa petugas untuk turun langsung kelapangan, selain Disdikbud Tanjab Barat, Monitoring ini juga dilakukan oleh BPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku koordinator Uji Kesetaraan pada tingkat Provinsi,” ujar Rifa’i, Minggu (19/5/2024) sore.

Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam rangka menjamin mutu lulusan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

“Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud salah satunya ialah Pendidikan Kesetaraan, yang terdiri dari program Pendidikan Paket A setara dengan SD dan MI, Paket B setara dengan SMP dan MTs dan Paket C setara dengan SMA dan MA,” jelasnya.

Rifa’i menambahkan, Uji Kesetaraan (UK) merupakan pengukuran hasil belajar Pendidikan Nonformal dengan tujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik dalam menyetarakan hasil Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dengan hasil Pendidikan Formal.

“Uji Kesetaraan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa penghargaan dan pengakuan hasil belajar Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal dilakukan melalui penyetaraan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Permendikbud Nomor 31 Tahun 2023, tentang Uji Kesetaraan dan diselenggarakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 043/H/Kp/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kesetaraan,” terangnya.

Rifa’i mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Disdikbud Tanjabbar, jumlah PKBM di Tanjabbar sebanyak 10 lembaga, termasuk Pendidikan Kesetaraan dari Ponpes Salafiyah.

“7 dari Lembaga PKBM, 1 UPT SPNF dan 2 PKPPS dengan total sebanyak 528 peserta didik. Lembaga Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Uji Kesetaraan dibawah kewenangan Disdikbud Tanjab Barat berjumlah 8 Lembaga Satuan, dengan jumlah 362 peserta didik. Sementara, Lembaga Kesetaraan dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 2 Lembaga Pendidikan Kesetaraan dengan jumlah 166 peserta didik,” tutupnya.