MERANGIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin, menggelar sidang paripurna menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi dewan, terhadap nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Perubahan tahun 2025, pada Rabu Malam (17/09/25)
Paripurna kali ini, tampak dihadiri 24 orang dari 35 Anggota DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua l DPRD Herman Efendi, didampingi Wakil Ketua ll Ahmad Fahmi, Sekretaris Dewan Dadang Hikmatullah serta jajaran sekretaris DPRD lainya.
Tak hanya itu, paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi dewan tersebut, juga di hadiri unsur Forkopimda, Wakil Bupati Merangin A Khafid Mu’in, Pj Sekda Zulhifni, para asisten setda, para staf ahli Bupati, Kepala OPD, tokoh masyarakat dan utusan sejumlah organisasi.
Dalam menyampaikan pandangan umum, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Alhanim Assodiqqi minta perubahan APBD 2025 yang dilakukan benar-benar akan memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat.
‘”Dalam perubahan APBD 2025 dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan dan keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan,”ujar Alhanim Assodiqqi.
Fraksi PAN menyoroti tantangan-tantangan eksternal dan internal yang dihadapi, mulai dari ketergantungan transfer dana Pusat, sektor ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan, ketimpangan pendidikan, pelayanan kesehatan dan infrastruktur.
Sedangkan Fraksi PPP melalui juru bicaranya Teguh Wahyudi, menegaskan prioritas pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sering kali tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang, sehingga proyek mangkrak atau tidak optimal.
Serapan anggaran yang masih rendah juga tidak luput dari pertanyaan Fraksi PPP. Fraksi ini juga mempertanyakan terjadinya penurunan pendapatan daerah. Meskipun penurunan itu tidak signifikan secara nominal perlu menjadi perhatian serius.
‘”Penurunan pendapatan daerah ini mencerminkan adanya kendala dan tantangan yang tidak terantisipasi. Jika tidak ditangani secara strategis, kondisi ini dapat mempengaruhi stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan,’”ujar Teguh Wahyudi.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Samdianto menekankan, aset daerah yang terbengkalai dan tidak produktif, agar tidak menjadi beban anggaran daerah mohon penjelasan bagaimana solusinya.
“Penambahan anggaran yang terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mohon dijelaskan manfaat dari penambahan anggaran tersebut secara terinci dan teliti,”ujar Samdianto.
Sementara itu Fraksi Nasden minta dalam mengalokasikan anggaran, hendaknya pembangunan yang dilakukan harus secara merata berdasarkan skala prioritas. Progres penyelesaian kepala desa yang bermasalah juga menjadi sorotan fraksi ini.
Fraksi Demokrat minta peningkatan mutu pendidikan dari program yang ada belum terlihat sebagai skala prioritas. Rusaknya ruas jalan kabupaten terutama dari Simpang Seling ke Muarajernih, Kibul sampai Ngaol, Kibul sampai Batang Kibul.
Selain itu dari Bangko sampai Sungai Kapas serta ruas jalan Pinang Merah sampai Mampun Baru, belum terlihat perbaikan jalan tersebut, sementara jalan itu akses masyarakat dan apa langkah yang akan dilakukan?
Tiada hentinya, Fraksi Perindo juga minta penjelasan penyebab turunnya pendapatan asli daerah, kenaikan bembiayaan, penempatan PPPK paruh waktu yang pindah dari satu sekolah ke sekolah lain mohon untuk dijelaskan.
Begitu juga dengan anggaran pembangunan fisik di setiap OPD, hendaknya pembnagunan fisik yang dilakukan melibatkan pemerataan di setiap daerah, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial.
Pembangunan infrastruktur tidak tertumpu pada daerah-daerah tertentu, dengan dalih kepentingan politik balas budi, apalagi hanya di perkotaan, tetapi juga dilihat ke pedesaan dan daerah-daerah terpencil juga herus dilakukan.
Fraksi PKS dan Hanura menyoal pembangunan Sumbar Daya Manusia (SDM) dan tatakelola Pemerintahan, agar bisa bekerja secara optimal, meskipun dalam kondisi efesiensi anggaran yang menyesuaikan skala prioritas dan kondisi alam Merangin.
Terakhir, Fraksi Perjuangan Nusantara juga mempertanyakan penurunan pendapatan daerah mengapa bisa terjadi, dan peningkatan belanja daerah mengapa bisa terjadi serta peningkatan pembiayaan daerah mengapa terjadi.?
Pandangan tajam bertubi-tubi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), secara tidak langsung, menyoal kinerja pemerintah Kabupaten Merangin yang dinilai kurang peka dengan kepentingan masyarakat.
Namun, sayang nya pandangan umum yang tajam tersebut tidak didengar oleh Bupati Merangin secara langsung, karena tidak hadir didalam Rapat paripurna tersebut, dan di wakili oleh wakil Bupati Merangin.
Hingga berita ini diterbitkan, tampak Fraksi gabungan ini kompak mempertanyakan kualitas pelayanan pendidikan, infrastruktur jalan, menurunnya PAD, kurang nya kajian pemerintah dalam pembangunan, sehingga tidak dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil. pembangunan diminta benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran.(BR)
