SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar rapat tertutup Pembahasan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi, pada Senin (19/2/2024) kemarin. Rapat ini dipimpin oleh Gubernur Al Haris.
Hasil rapat itu adalah membahas 3 skema rekayasa lalu lintas angkutan batu bara di Provinsi Jambi yang akan diterapkan dalam waktu yang akan ditentukan mendatang.
Pelaksana Harian Asisten II Setda Provinsi Jambi, Johansyah menegaskan, rapat tersebut tetap konsisten pada Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 1 tahun 2024 untuk mengoptimalkan angkutan batu bara jalur sungai. Hanya saja, ada sejumlah perusahaan tambang yang jauh dari sungai sehingga tetap menggunakan jalan umum untuk sampai ke pelabuhan terdekat.
“Kita rapat Forkopimda dan para Bupati yang dilintasi angkutan batu bara. Memang saat ini Ingub nomor 1 itu kan jelas bahwa angkutan batu bara fokus memaksimalkan jalur sungai. Terkait itu, kita tahu bahwa hanya satu atau dua perusahaan saja yang mulut tambangnya langsung berada di sungai. Kemudian, ada perusahaan yang dekat dengan jalur sungai tetapi harus melewati jalur umum. Maka tadi kita buat skema, ada 3 skema yang kita buat tadi,” jelasnya.
Skema pertama, untuk angkutan batu bara yang dari Sarolangun menuju Batanghari. Perusahaan tambang yang berasal dari Sarolangun akan mengangkut batu bara jalur darat menuju 5 pelabuhan di Kabupaten Batanghari. Yaitu Pelabuhan Srikandi, Pelabuhan Minimex, Pelabuhan DKC, Pelabuhan PUS dan Pelabuhan PT Deli.
“Skema pertama dari Sarolangun ke Batanghari. Itu ada 5 Pelabuhan yang difokuskan untuk jalur sungai. Itu ada pelabuhan Srikandi di Durian Luncuk, kemudian ada pelabuhan minimex di Jebak, DKC di Jebak, kemudian PT Pus di Jebak, lalu satu lagi di Tenam. Jadi yang kita lakukan ini untuk jalur Sarolangun sampai Tenam Batanghari, ada 5 perusahaan tadi yang saya sebutkan, pengoptimalan angkutan batu bara jalur Sungai menuju ke Pelabuhan Talang Duku,” jelasnya.
Namun untuk menghindari kemacetan pada angkutan jalur darat tersebut, Pemerintah akan memberlakukan sticker khusus. Dimana dalam rute Sarolangun-Batanghari hanya akan dilalui 1.000 unit angkutan batu bara. Selain itu, jam operasionalnya juga akan dibatasi mulai dari pukul 19.00 WIB sampai jam 04.00 dinihari.
“Jadi skema yang itu kita sebanyak 1.000 angkutan yang akan kita lepas. Kemudian nanti jumlah kendaraan dari perusahaan itu akan kita batasi. Satu perusahaan itu 30 angkutan, itu nanti berkontrak dengan perusahaan hanya 30 mobil yang bisa lewat di jalur lokasi itu. Nanti kita akan pasang stiker, untuk memudahkan kita memantau,” tegasnya.
Lalu skema kedua, angkutan batu bara yang dari Sungai Gelam dan Sungai Bahar akan diperbolehkan melintasi jalan menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Niaso. Dengan pengaturan 750 unit kendaraan dengan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai 04.00 dinihari.
“Skema kedua, bagaimana dengan kendaraan di Talang Duku. Makanya ada skema kedua yang dari Sungai Gelam, Sungai Bahar itu juga kita lepas dengan jumlah kendaraan 750 unit, itu mereka menuju Pelabuhan Talang Duku maupun Pelabuhan di Niaso. Jumlah kendaraanya kita atur juga. Kalau yang dari Sungai Gelam sampai Talang Duku jam operasionalnya jam 18.00 WIB sampai 04.00 dinihari,” sambung Johansyah.
Skema ketiga, untuk rute angkutan batu bara yang dari Bungo dan Tebo. Kendaraan angkutan batu bara akan diarahkan ke Pelabuhan Dagang, dengan jumlah kendaraan dibatasi sekitar 400 unit.
“Skema yang ketiga itu terkait yang Bungo dan Tebo, mereka dari sana langsung ke Pelabuhan Dagang dengan kendaraanya kita batasi sekitar 400,” pungkas Johansyah.
Sementara itu Sekda Sudirman menyatakan skema ini belum akan dilaksanakan langsung. Karena akan dilakukan uji coba dengan tujuan tak terjadi kemacetan.
“Untuk memulai tak perlu skala besar kita coba dulu jalur sungai sedikit dulu seperti 50, kita sudah peta kan perusahaannya apa, asosiasi supirnya, dan menjadi tanggung jawab perusahaan,” akunya.
Sudirman menegaskan waktu pelaksanaan skema angkutan batu bara ini belum ditetapkan. Tahapannya nanti setelah ditandatangani Forkopimda, Bupati dan Walikota maka nanti akan diinformasikan pemberlakuannya.
“Saat ini dioptimalkan jalur air, karena kita tak bisa menutup kebutuhan batu bara karena kebutuhan nasional dan internasional, dan seperti PLN juga telah kontrak,” sampainya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Dirlantas Polda Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Pj Bupati Sarolangun, Pj Bupati Tebo, Pj Bupati Merangin, Pj Bupati Muaro Jambi dan Sekda Batanghari selaku perwakilan daerah yang dilalui angkutan batu bara ke pelabuhan terdekat nantinya.
