SEKATOJAMBI.COM – Komisi II DPRD Kota Jambi menghadapi kejutan besar terkait informasi pengunduran diri direktur dan komisaris PT Siginjai Sakti, BUMD yang menjadi mitra mereka.
Ketua Komisi II, Junedi Singarimbun, menyampaikan keprihatinan terkait kurangnya informasi yang diterima oleh pihaknya terkait mundurnya Petri Ramli dan Budidaya dari direksi dan komisaris Siginjai Sakti.
Menurut Junedi, pihaknya belum menerima surat resmi pengunduran diri dan pihak eksekutif Pemkot Jambi juga tidak memberikan laporan terkait permasalahan ini.
Hal ini sangat disayangkan karena seharusnya, sebagai fungsi pengawasan, Komisi II harus mengetahui perubahan signifikan di BUMD yang menjadi mitra strategis.
“Kami tidak menerima surat mundurnya, dari eksekutif juga tidak ada yang menyampaikan kepada kami. Seharusnya, sebagai fungsi pengawasan kami harus tahu. Saat pembentukan dulu kami diberi tahu dan terlibat,” ungkap Junedi dengan kekecewaan.
Junedi menyoroti urgensi Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, untuk segera mengambil langkah dalam menanggapi permasalahan ini.
Mengingat BUMD Siginjai Sakti menangani dana masyarakat, ia menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dana yang sudah mencapai sekitar Rp4 miliar.
Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, turut angkat bicara, menyatakan bahwa jika BUMD tersebut tidak memiliki arah yang jelas, lebih baik dibubarkan.
“Daripada hanya membayar gaji direksi saja, lebih baik dibubarkan kalau arahnya tidak jelas. Lebih baik dananya kita alokasikan untuk masyarakat miskin ekstrem,” ungkap Putra Abshor.
Komisi II DPRD Kota Jambi berencana untuk memanggil pihak PT Siginjai Sakti dan Sekda Kota Jambi untuk memperoleh klarifikasi terkait situasi ini.
Mereka juga berkomitmen untuk mencari indikasi terkait minimnya kegiatan yang dilakukan oleh PT Siginjai Sakti dan menekankan bahwa penggunaan dana sebesar Rp4 miliar harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
