SEKATOJAMBI.COM, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Pencegahan dan penurunan stunting (TP3S) Kota Jambi Tahun 2025 dalam rangka upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Jambi, Kamis pagi (19/6/2025).
Kegiatan Rakor yang digelar di Aula Telanaipura BAPPEDA Kota Jambi tersebut, secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A dan dihadiri oleh Kasubbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Jambi, Ade Irwansyah, serta Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Fahmi, yang bertindak sebagai narasumber.
Dalam forum tersebut, Ade Irwansyah menyampaikan materi mengenai penguatan peran TP3S di tingkat provinsi, sementara Fahmi memaparkan kondisi terkini terkait prevalensi stunting di Kota Jambi beserta tantangan dan langkah-langkah penanganannya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting, melalui dua pendekatan utama, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
“Yang kita butuhkan dalam kesempatan ini adalah data faktual dan akurat dari lapangan, karena hal itu akan menjadi dasar yang kuat untuk menyusun langkah-langkah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” tegasnya.
Wawako Diza juga menambahkan, bahwa sinergi dan keakuratan data menjadi kunci dalam memastikan kebijakan dan program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap penurunan angka stunting di Kota Jambi.
Dirinya menyampaikan bahwa upaya menekan angka stunting tidak hanya dilakukan melalui pendekatan kesehatan semata, tetapi juga melalui penyediaan akses terhadap sanitasi dan air bersih yang layak, serta peningkatan kualitas kebersihan lingkungan.
“Ini merupakan salah satu bentuk intervensi sensitif yang secara langsung melibatkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utamanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa untuk menjalankan kedua jenis intervensi, spesifik dan sensitif, diperlukan komitmen dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang terintegrasi dalam kerangka 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Lebih lanjut, Diza juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi akan terus melanjutkan berbagai program penanganan stunting yang telah berjalan efektif selama ini, salah satunya melalui inisiatif Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pejabat daerah dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.
“Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh dalam setiap upaya pencegahan dan penurunan stunting. Komitmen ini tercermin secara jelas dalam dokumen perencanaan strategis daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029, yang secara tegas menargetkan penurunan angka prevalensi stunting secara bertahap dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Selain itu, Wawako Diza juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2024, angka stunting di Kota Jambi terus menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Saat ini, prevalensi stunting telah berhasil ditekan hingga berada pada angka 10,3 persen.
“Dari tahun 2021 sampai 2024 kita telah mencatat penurunan yang cukup signifikan. Namun, target kita belum selesai, kita masih menargetkan penurunan hingga mencapai angka 8 persen. Karena itu, rapat koordinasi hari ini sangat penting, bukan sekadar formalitas atau eksistensi, tetapi sebagai sarana untuk menyelaraskan langkah konkret dalam menjalankan program secara optimal,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wawako Diza juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor Penanganan Stunting yang hadir, serta mendorong partisipasi aktif dalam bentuk ide, masukan, dan gagasan yang konstruktif. Menurutnya, kontribusi dari berbagai pihak akan memperkuat efektivitas program dan memastikan manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat.
“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran. Apa pun yang dibahas dan dirumuskan dalam Rakor ini harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan, agar benar-benar menjawab kebutuhan dan memberikan dampak yang diharapkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam laporan kegiatan Plt Kepala DPPKB Kota Jambi M Jaelani mengatakan, tujuan utama Rapat Koordinasi TP3S ini guna mengidentifikasi, membahas, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam penanganan stunting sampai di tingkat kelurahan, serta menggalang komitmen bersama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan stunting.
“Penyelenggaraan Rakor ini merupakan yang terakhir pada tahun ini, karena selanjutnya kita akan melihat perkembangan data penurunan atau peningkatan terkait stunting di kota Jambi,” katanya.
Dirinya menjelaskan, hingga Mei 2025 Pemerintah Kota melalui TP3S Kota Jambi telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada sasaran anak stunting dan Keluarga Resiko Stunting berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) sebanyak 562 Paket.
“Selain itu, Kegiatan Miniloka Karya Stunting Kecamatan telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan target 10 Kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh TP3S pada setiap Kecamatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta konseling kepada seluruh TP3S Kelurahan,” jelasnya.
“Selanjutnya, Pemberian Makanan Tambahan oleh Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BBAAS) oleh Polda Jambi melalui RS. Bhayangkara sebanyak 25 Balita, Pendampingan oleh TPK sudah dilakukan dengan sasaran Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Pascapersalinan dan Baduta di semua kecamatan,” tambahnya.
Jaelani juga ungkapkan, bahwa dalam menekan angka stunting Pemerintah Kota akan mengadakan Bimtek Operator dan Verifikator Aksi Konvergensi Percepatan, Penurunan stunting Web Bangda Tingkat Kota dan Kecamatan.
Jambi handicrafts
Pembukaan Rakor TP3S ini dirangkai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen bersama tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kota Jambi.
Hal ini menunjukkan wujud kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah bersama semua stakeholder terkait, karena permasalahan stunting tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, namun dibutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.
