Jambi – Gubernur Jambi Al Haris, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, beserta para OPD terkait mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2023 melalui (via Zoom), bertempat Ruang Vidcom Rumah Dinas Gubernur, Senin 10 April 2023.
Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2023 ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian.
Usai mengikuti Vidcom pada sesi wawancara Sekda menjelaskan, secara nasional posisi inflasi Provinsi Jambi sudah membaik yaitu 5,18, ranking ke 21.
“Artinya Provinsi Jambi sudah keluar dari 10 besar, berarti penanganan inflasi di Provinsi Jambi cukup berhasil, tapi kita terus mewaspadai, karena menjelang Idul Fitri ini kebutuhan meningkat, kita harus waspada dalam peninjauan pasar, kita akan mengadakan operasi pasar.
Kalau dengan kebutuhan masyarakat ada 2 komoditi yang harus diwaspadai yaitu pertama beras dan yang kedua minyak goreng, ini RH nya sudah di atas 100, komoditi yang lain sudah di posisi 90 kebawah,” ujar Sekda
“Tadi ada arahan dari Pak Gubernur kita harus melakukan langkah-langkah yang konkrit agar kejadian inflasi bisa dihindari, salah satunya operasi pasar harus dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Kita setiap hari harus monitor komoditi yang ada di pasar-pasar tradisional di Provinsi Jambi, jangan sampai ada kelangkaan komoditi, yang lain perlu diwaspadai bawang merah, cabe merah dan cabe rawit,” lanjut Sekda.
Rapat dengan Kementerian terkait dan pada hari ini Pemerintah Provinsi Jambi tetap konsen pada penanganan inflasi jangan sampai terjadi di Provinsi Jambi.
“Kita melihat beberapa komoditas yang harus kita waspadai dan kawal di Provinsi Jambi yaitu beras dan minyak goreng. Kita harapkan selama bulan puasa dan menjelang hari raya tidak terjadi kenaikan yang terlalu signifikan, karena setiap tahun pasti ada kenaikan kalau mendekati hari raya,” ucap Sekda.
“Di sini kita harus berkerja sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi untuk kelancaran sembako menjelang Idul Fitri ini, selain itu Pemprov sudah menyurati kabupaten/kota bagi masyarakat kurang mampu ada bantuan dari pemprov sebanyak 6000 paket yang akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten. Kami tinggal menunggu data dari kabupaten, akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya,” pungkas Sekda.
