MERANGIN – Jaringan Anak Negeri Jambi (JANJI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Rifaldi, yang menargetkan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin pada akhir 2026. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu pintu penting untuk memperjuangkan legalisasi pertambangan rakyat di Kabupaten Merangin.
JANJI menilai persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini terjadi di Merangin membutuhkan solusi menyeluruh. Penertiban oleh aparat penegak hukum memang diperlukan, tetapi pemerintah juga harus memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonomi dari aktivitas pertambangan rakyat.
“Kami dari Jaringan Anak Negeri Jambi mendukung penuh langkah Ketua DPRD Merangin Rifaldi. Ini merupakan perjuangan yang patut diapresiasi karena menyangkut kepastian hukum, ekonomi masyarakat dan masa depan daerah. Persoalan PETI tidak cukup hanya diselesaikan dengan penindakan, tetapi harus ada solusi konkret melalui legalisasi pertambangan rakyat,” demikian pernyataan JANJI.
Menurut JANJI, penyelesaian Perda RTRW merupakan tahapan penting yang harus dikawal secara serius. Prosesnya tidak berhenti pada pembahasan dan pengesahan peraturan daerah, tetapi perlu dilanjutkan dengan sinkronisasi tata ruang serta pengusulan dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Setelah wilayah pertambangan rakyat ditetapkan, tahapan berikutnya adalah pengurusan perizinan, termasuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas pertambangan secara sah dan memiliki kepastian hukum.
JANJI berharap DPRD dan Pemerintah Kabupaten Merangin dapat mengawal setiap tahapan tersebut, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi serta kementerian terkait agar target penyelesaian RTRW pada akhir 2026 tidak hanya menjadi wacana.
JANJI juga mengingatkan bahwa proses penentuan wilayah pertambangan harus dilakukan secara cermat melalui kajian teknis, memperhatikan status lahan, kawasan hutan, batas administrasi wilayah dan daya dukung lingkungan.
Legalisasi tambang rakyat juga harus disertai pengawasan terhadap keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan dan larangan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.
Selain memberikan kepastian hukum kepada masyarakat penambang, keberadaan pertambangan rakyat yang legal diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berharap perjuangan Ketua DPRD Merangin ini mendapatkan dukungan seluruh pihak. Jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian. Jika memang ada jalan melalui regulasi, maka prosesnya harus dikawal bersama sampai benar-benar terwujud. Kami juga berharap Kabupaten Merangin nantinya dapat menjadi pilot project atau daerah percontohan dalam penataan dan legalisasi pertambangan rakyat di Provinsi Jambi, sehingga persoalan PETI dapat diselesaikan melalui pendekatan yang mengedepankan kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan,” tegas JANJI.
JANJI menegaskan dukungan penuh terhadap upaya mewujudkan Merangin yang memiliki tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib dan bertanggung jawab. Harapannya, persoalan PETI dapat diselesaikan melalui pendekatan yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
