BUNGO – Proses tender sejumlah proyek jalan di Kabupaten Bungo semakin menuai tanda tanya. Dugaan ketidakkonsistenan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Bungo dalam menerapkan aturan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah memunculkan indikasi adanya perlakuan berbeda terhadap peserta tender.
Persoalan ini bukan sekadar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hal yang lebih mendasar adalah apakah Pokja ULP Bungo telah menjalankan evaluasi secara objektif, konsisten, transparan, dan sesuai ketentuan LKPP, atau justru menggunakan persyaratan yang berpotensi merugikan peserta tertentu.
Pakar Pengadaan Barang dan Jasa, Khalid, menjelaskan bahwa seluruh proses evaluasi tender wajib berpedoman pada dokumen pemilihan dan peraturan pengadaan barang dan jasa. Pokja tidak dibenarkan menambahkan persyaratan baru setelah penawaran peserta masuk.
Menurut Khalid, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 mengatur secara jelas pembuktian peralatan yang disewa. Peserta wajib melampirkan surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan atau penguasaan alat oleh pihak pemberi sewa apabila dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan.
Begitu pula dengan persyaratan pengalaman personel pelaksana. Jika tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, pengguguran dapat dibenarkan.
Namun, Khalid menilai persoalan menjadi serius ketika terdapat peserta yang digugurkan karena alasan peralatan yang ditawarkan telah digunakan pada paket pekerjaan lain.
Menurutnya, evaluasi peralatan utama harus mengacu pada ketentuan pembuktian kepemilikan, sewa beli, maupun sewa serta mekanisme klarifikasi apabila ditemukan keraguan.
Apabila larangan penggunaan alat pada paket pekerjaan lain tidak tercantum dalam dokumen pemilihan, alasan tersebut patut dipertanyakan. Pokja tidak boleh menciptakan kriteria tambahan yang sebelumnya tidak diumumkan kepada peserta.
“Pokja wajib berpedoman pada dokumen pemilihan. Jangan sampai muncul persyaratan tambahan setelah penawaran masuk. Kalau memang tidak tercantum sebagai persyaratan, dasar penggugurannya harus dipertanyakan,” demikian substansi penjelasan Khalid.
Dengan demikian, yang harus diuji bukan hanya alasan peserta dinyatakan gugur, tetapi juga apakah alasan tersebut memiliki dasar yang sama dalam dokumen pemilihan dan diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta.
Tender Pemeliharaan Jalan Paket II Bungo Gagal, 11 Peserta Tidak Lulus
Berdasarkan data LPSE/Inaproc, tender Pemeliharaan Berkala Jalan Paket II Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 dengan kode tender 10131107000 memiliki pagu anggaran Rp3,15 miliar dan HPS sebesar Rp3.149.999.135 yang bersumber dari APBD Kabupaten Bungo.
Dalam data evaluasi tercatat sebanyak 11 peserta mengikuti tender. Namun, proses tender dinyatakan gagal dengan alasan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
Salah satu peserta, CV Endrotama Engineering, dinyatakan gugur karena peralatan yang ditawarkan sudah digunakan pada paket pekerjaan lain.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah alasan pengguguran tersebut memang tercantum dalam dokumen pemilihan atau justru menjadi kriteria tambahan yang digunakan saat evaluasi?
Jika tidak tercantum, keputusan tersebut patut diuji karena berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, persaingan sehat, dan perlakuan yang adil terhadap seluruh peserta pengadaan.
Satu Perusahaan Menguasai Empat Paket, Pokja Harus Buka Perhitungan SKP
Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan satu perusahaan yang berhasil memenangkan empat paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bungo.
Pakar Pengadaan Barang dan Jasa, Khalid, menjelaskan bahwa regulasi tidak secara mutlak melarang satu perusahaan memenangkan beberapa paket. Namun, terdapat batasan Sisa Kemampuan Paket (SKP) yang wajib diperhitungkan.
Untuk usaha kecil, kemampuan paket ditetapkan sebanyak lima paket. Sementara usaha menengah dan besar memiliki batas enam paket atau 1,2 kali jumlah paket terbanyak yang dapat ditangani secara bersamaan dalam lima tahun terakhir.
Perhitungan tersebut harus memperhitungkan seluruh kontrak yang masih berjalan, termasuk pekerjaan dari instansi lain, sejak penandatanganan kontrak sampai serah terima pertama pekerjaan.
Artinya, perusahaan yang sedang mengerjakan empat paket masih memungkinkan memenangkan paket kelima apabila memenuhi ketentuan SKP.
Namun, persoalan yang perlu dijawab Pokja ULP Bungo adalah apakah seluruh kontrak berjalan perusahaan tersebut sudah diperiksa sebelum penetapan pemenang?
Apakah pekerjaan dari instansi lain turut diperhitungkan? Apakah perhitungan SKP dilakukan secara benar pada setiap paket yang dimenangkan?
Transparansi mengenai hal ini penting agar tidak muncul dugaan bahwa persyaratan kemampuan perusahaan hanya diterapkan secara ketat kepada peserta tertentu, sementara perusahaan lain mendapatkan perlakuan berbeda.
Tender Berulang Tiga Kali, Jangan Sampai Persyaratan Menjadi Alat Menggugurkan Peserta
Persoalan lain adalah adanya paket pekerjaan yang mengalami proses tender berulang hingga tiga kali.
Khalid menjelaskan bahwa regulasi tidak membatasi secara mutlak jumlah pengulangan tender. Akan tetapi, setiap tender gagal wajib direviu untuk mengetahui penyebab kegagalannya.
Apabila penyebab kegagalan berkaitan dengan kesalahan dokumen pemilihan, Pokja harus melakukan evaluasi dan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Jika tender ulang kembali gagal, terdapat mekanisme tindak lanjut sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan penunjukan langsung dengan persyaratan tertentu, persetujuan PA/KPA, dan apabila kebutuhan tidak dapat ditunda serta waktu tidak mencukupi untuk tender.
Karena itu, kegagalan tender berulang tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Harus diperiksa apakah persyaratan yang dibuat memang diperlukan dan proporsional atau justru berpotensi membatasi persaingan.
Apalagi jika dalam rangkaian tender tersebut terdapat peserta yang digugurkan dengan alasan berbeda-beda, sementara perusahaan yang sama terus muncul sebagai pemenang pada sejumlah paket.
APH Diminta Turun, Periksa Dokumen Evaluasi Pokja ULP Bungo
Rangkaian persoalan ini memang belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi persekongkolan atau tindak pidana. Namun, adanya dugaan ketidakkonsistenan evaluasi, tender berulang, alasan pengguguran yang dipertanyakan, serta penguasaan beberapa paket oleh satu perusahaan merupakan alasan kuat untuk dilakukan pemeriksaan secara objektif.
Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Jambi dan aparat pengawasan internal pemerintah, diminta menelusuri proses tender tersebut.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada dokumen pemilihan setiap paket, berita acara evaluasi, alasan teknis pengguguran peserta, bukti kepemilikan dan penguasaan peralatan, perhitungan SKP, serta seluruh kontrak berjalan perusahaan pemenang.
Pokja ULP Bungo juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum setiap keputusan evaluasi yang diambil.
Sebab, pengadaan barang dan jasa menggunakan uang negara. Tidak boleh ada peserta yang dirugikan akibat persyaratan yang berubah-ubah atau penerapan aturan yang tidak konsisten.
Jika seluruh keputusan Pokja memang telah sesuai aturan, maka pembuktiannya sederhana: buka dokumen evaluasi dan tunjukkan dasar hukumnya.
Jangan sampai proses tender yang seharusnya menjadi ruang persaingan sehat justru menimbulkan kecurigaan publik akibat keputusan evaluasi yang tidak transparan.
