SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Jambi bekerja sama dengan Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menata Ulang Pilkada: Demokrasi Lokal, Peran Partai Politik, dan Masa Depan Kedaulatan Rakyat. Refleksi Kritis atas Wacana Pilkada Langsung dan Tidak Langsung dalam Perspektif Konstitusi dan Demokrasi”, Rabu (11/2/2026), di Shang Ratu Hotel Jambi.
Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dihadiri 45 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perwakilan partai politik, organisasi dan komunitas kepemiluan, BEM kampus, organisasi buruh, media, mahasiswa lintas fakultas Universitas Jambi (Unja), hingga Bawaslu dan KPU Provinsi Jambi.
Direktur Pusakademia, M. Farisi, menyampaikan bahwa diskusi ini mengangkat isu politik yang tengah hangat diperbincangkan secara nasional. Menurutnya, wacana perubahan sistem pilkada dari langsung menjadi tidak langsung kembali mencuat dan memunculkan perdebatan di tengah masyarakat serta partai politik.
“Isu pilkada ini kembali menghangat di tengah berbagai dinamika global dan nasional. Ada partai politik yang mendukung pilkada tidak langsung, ada pula yang menolak. Di forum akademik dan ilmiah ini, silakan berargumen. Akan ada notulen dan catatan penting bagi kita semua, khususnya Polda Jambi, sebagai bahan pembahasan ke depan,” ujar Farisi.
Ia menegaskan, forum ini juga menjadi ajang silaturahmi awal tahun sekaligus ruang dialog terbuka untuk merumuskan gagasan yang konstruktif demi penguatan demokrasi lokal. FGD tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif, yakni perwakilan PDIP Provinsi Jambi Cecep Suryana, perwakilan Partai Golkar Provinsi Jambi Jefri Bintara Pardede, serta akademisi Universitas Jambi Dr. Firmansyah Putra. Perbedaan pandangan antara partai pendukung dan penolak wacana pilkada tidak langsung menjadi bagian penting dalam dinamika diskusi.
Sementara itu, Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP Syafii Bagus Santoso mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus langkah preventif menjelang tahapan pemilu maupun pilkada.
“Kita melihat ada berbagai isu global, nasional, hingga internasional seperti reformasi Polri, perubahan UU Pilkada, MBG, hingga polemik pemilu langsung atau tidak langsung. Bagaimana isu-isu ini kita kelola agar tidak berdampak pada situasi daerah dan tidak memanaskan kondisi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Jambi agar iklim investasi tetap terjaga.
Menurutnya, selain isu nasional, Jambi juga menghadapi sejumlah persoalan daerah seperti polemik jalan nasional angkutan batu bara dan aktivitas PETI yang perlu dikelola dengan bijak.
“Kita berkomitmen bagaimana Jambi tetap aman, lancar, dan kondusif. Meskipun dalam diskusi ada perdebatan, kita tetap bersaudara dan bersinergi menjaga Jambi. Tujuannya agar masyarakat luas mendapatkan pemahaman yang utuh dan solusi yang konstruktif,” tegasnya.
FGD ini diharapkan menjadi forum strategis dalam merawat demokrasi lokal yang sehat, inklusif, dan tetap berlandaskan konstitusi, sekaligus memperkuat sinergi antara aparat keamanan, akademisi, partai politik, dan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas daerah.
