Jambi – Ada yang tak beres soal status 4 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang sudah berdiri tegak di berbagai sudut Kota Jambi. Proyek garapan BP2P Sumatera IV yang bersumber dari duit APBN dengan total nilai mencapai puluhan miliar itu kini seakan tak jelas kepemilikan asetnya.
Pengelolaannya apa lagi. Lihat saja kondisi Rusunawa PUPR yang terletak di kawasan Aur Duri tak jauh dari kantor BWSS Sumatera VI, gedung rusun sudah berdiri tegak mulai tahun 2022 lalu namun belum juga tampak ada aktivitas di sana. Akses jalan menuju rusun pun masih jalan setapak.
Rusunawa Muhammadiyah di kawasan Bagan Pete, Alam Barajo pun sama. Status kepemilikan aset serta pengelolaannya belum juga jelas. Persoalan akses jalan hingga sarana-prasarana pendukung pun masih terlihat minim.
Apalagi dengan Rusunawa RSUD Raden Mattaher yang berada dalam kawasan gedung RSUD Mattaher dan Rusunawa Kejati Jambi di Pematang Sulur. Persoalannya sama, sudah berdiri dan tak juga difungsikan atau dimanfaatkan.
Namun di tengah-tengah persoalan terkait 4 Rusunawa yang digarap oleh BP2P Sumatera IV itu, Tambat Yulius Kepala BP2P Sumatera terus-menerus menunjukkan sikap acuh.
Berkali-kali upaya konfirmasi via telepon tak direspons.
Didatangi ke kantor, pihak BP2P Sumatera IV selalu beralasan Tambat sedang tak ada di tempat. Kasatker Penyediaan Perumahan BP2P Sumatera IV Aldino Herupriawan dan PPK BP2P Ahmad Rezhani Fitra pun sama saja dengan bosnya Tambat Yulius. Mereka kompak bungkam seolah tak ada kepikiran soal Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 tahun 2008.
Kalau berdasarkan informasi dari sumber di instansi Kementerian PUPR yang menolak identitasnya disebut, ke-4 rusun garapan BP2P itu sudah hampir diserahterimakan semua. Kecuali Rusunawa RSUD Raden Mattaher. Kewenangan dan kewajiban pengelolaan pun kini berada sepenuhnya di tangan masing-masing instansi pengelola.
“Hampir semua sudah serah terima, serah terima aset juga sudah diajukan ke pusat. Kalau Rusun RSUD itu dengan Pemprov serah terima sementara. Ya intinya pengelolaan harusnya sudah bisa dilakukan,” kata sumber, belum lama ini. Sumber itu juga mengabarkan sedang bergegas melobi Pemprov Jambi untuk segera menerima penyerahan Rusunawa RSUD Raden Mattaher.
Kalau memang ketiga Rusunawa sudah diserahterimakan namun nyatanya sampai saat ini ketiga Rusunawa tersebut belum difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut pun dinilai lagi-lagi menguras kantong kas negara lewat biaya perawatan yang harus dikucurkan buat rusun-rusun yang sudah jadi namun tak kunjung difungsikan itu.
Penyusutan material berjalan seiring waktu pada gedung-gedung yang direncanakan pada awalnya jadi tempat tinggal bagi para ASN tersebut. Namun hingga kini urusan serah terima saja belum jelas.
Urgensi pembangunan rusun-rusun itu pun kembali jadi sorotan sebab bukan main, total nilai proyek secara keseluruhan mencapai angka puluhan milliar namun ketika sudah berdiri tegak malah seakan terbengkalai. Situasi pun kian kompleks dengan pihak yang bertanggungjawab yakni BP2P seakan anti terhadap Keterbukaan Informasi Publik.
Lantas buat apa menghabiskan duit puluhan miliar kalau ternyata hanya ditelantarkan dan disia-siakan
