JAKARTA – Komisi V DPR menilai masalah lahan masih menjadi kendala sejumlah proyek strategis nasional (PSN), sehingga terancam tidak rampung hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan pada prinsipnya Komisi V DPR RI terus mendorong pembangunan semua PSN agar bisa selesai paling lambat 2024, hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi yang meminta agar keseluruhan PSN bisa selesai secara fisik sebelum 2024.
“Dengan catatan, proyek-proyek ini harus sudah selesai pengadaan tanahnya, perizinannya sudah didapatkan semua, dan juga sudah ada financing-nya seperti apa, sehingga ke depan PSN tidak mengalami mangkrak,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (8/5/2023).
Dia memberikan catatan sejumlah proyek PSN yang masih dalam proses dan belum diselesaikan sebagian besar terkendala pada persoalan pembebasan lahan.
Oleh karena itu, DPR menilai perlu sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang dalam proses pembebasan lahan.
“Tentunya kami Komisi V DPR RI mengapresiasi terhadap proyek PSN yang sudah selesai, dan tetap mengawasi proyek PSN yang sedang berjalan, serta tetap mengawal proyek PSN yang masih dalam proses perencanaan,” katanya.
Pada 2022, pemerintah mengubah daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) menjelang semester II/2022 sebanyak 208 proyek dan 10 program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian No. 7/2021 menjadi 200 proyek dan 12 program (Rancangan Permenko No.9/2022), dengan berbagai pertimbangan diantaranya terkait pembebasan lahan yang belum tuntas.
“Pemerintah perlu mengevaluasi proyek PSN yang belum rampung, terutama menyangkut pembebasan lahan, dan perlu memperhatikan skala prioritas yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas seperti Bandara Kertajati yang hingga saat belum beroperasi,” terangnya.
Komisi V DPR RI sebagai mitra Pemerintah di bidang infrastruktur transportasi meminta kepada Kementerian PUPR agar kejadian pada 2022 tidak terulang lagi, sehingga seluruh PSN bisa diselesaikan sebelum 2024 sesuai arahan Presiden.
Paling minimal proyek tersebut harus sudah selesai pengadaan tanah, perizinannya, dan juga sudah ada pembiayaannya. Dengan begitu, ketika memasuki semester I/2024 pekerjaan proyek belum selesai maka proyek tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.
Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menerangkan sebenarnya pemerintah telah melakukan pemilahan sejumlah PSN yang memungkinkan rampung pada 2024.
“Proyek-proyek yang masih tahap penyiapan memang tidak realistis dikejar. Saya belum mengetahui perkembangan terakhir seperti apa. Ada kemungkinan dari yang sudah dipilah masih ada proyek PSN yang masih tahap awal, sehingga kemungkinan masih belum bisa selesai apabila dipaksakan dikerjakan dalam 1,5 tahun ke depan,” tuturnya.
Lebih jauh, Faisal menilai terdapat dua jenis manfaat ekonomi dari sejumlah PSN yang dikerjakan pemerintah. Pertama, manfaat langsung yang dirasakan pada saat pembangunan atau konstruksi, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja
Faisal juga menegaskan kebutuhan program-program lanjutan, sehingga infrastruktur yang sudah dibangun menjadi penunjang sektor-sektor utama atau andalan apabila akan dikembangkan.
“Misalnya, pertanian, industri manufaktur, juga sektor lainnya. Dengan begitu, kalau di satu daerah sudah ada satu proyek PSN perlu dipikirkan PSN yang sudah dikerjakan bisa bermanfaat maksimal secara ekonomi, bisa mendorong sektor unggulan,” urainya.
