SEKATOJAMBI.COM, BUNGO – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bungo rawan politik uang.
Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan bahwa pihaknya tidak menampilkan tingginya potensi politik uang tersebut. Ini tidak terlepas dari tensi politik dan dinamika yang terbangun jelang PSU Bungo.
“Potensi politik uang saya pikir tentu ada. Makanya ini yang perlu kita antisipasi jelang PSU nanti,” ujarnya, Minggu (23/3/2025) kemarin.
Salah satu antisipasi yang dilakukan yakni dengan mempersempit ruang gerak politik uang.
“Kita minta Panwascam maupun pengawas Desa untuk melakukan patroli setiap hari,” katanya.
Di samping itu, pihaknya juga membuka posko pengawasan atau pengaduan di semua level tingkatan badan adhoc.
“Intinya dalam pengawasan ini kita tidak pasif, tapi pengawasan yang kita lakukan juga aktif,” jelasnya.
Ari juga mengingatkan agar tidak main-main dengan politik uang. Sebab pemberi maupun penerima politik uang sama-sama diancam pidana.
“Besok tim Gakkumdu turun ke Bungo. Intinya memperkuat pemahaman teman-teman di daerah,” katanya.
Bahkan pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang bisa terancam di diskualifikasi sebagai pasangan calon.
“Kalau terbukti itu dilakukan secara masif, bisa didiskualifikasi,” katanya.
Di samping itu Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin juga mengingatkan jajaran pengawas adhoc di Kabupaten Bungo, untuk menjaga profesionalitas dan netralitas dalam pelaksaaan PSU. Hal ini penting, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengawas Pemilu, dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu.
“Menjelang pelaksanaan PSU di 21 TPS di Kabupaten Bungo, kami mengingatkan jajaran pengawas adhoc mulai dari Panwascam hingga Pengawas TPS untuk profesional dalam melaksanakan tugas di lapangan, menjaga netralitas dan independensi selama tahapan PSU berjalan, serta tegak lurus dengan aturan yang ada,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta jajaran pengawas adhoc untuk bekerja sesuai aturan yang ada, dan memahami regulasi, sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, mandiri dan membangun solidaritas.
“Hal ini sekali lagi penting untuk dipahami dan dilaksanakan, agar bisa menumbuhkan kepercayaan atau trust masyarakat kepada lembaga pengawas Pemilu, terutama dalam pelaksanaan PSU di 21 TPS pada 8 kecamatan dan 13 desa/dusun di Kabupaten Bungo,” pintanya.
Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi Suparmin memastikan bahwa pelaksanaan PSU berjalan lancar dan aman. Sebab pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap apa yang yang kemungkinan terjadi pasa hari pemungutan suara nanti.
“Intinya kita tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Makanya evaluasi kita lakukan agar PSU ini bisa berjalan lancar,” sebutnya.
“Karena itu, setiap tahapan yang dilakukan mendapatkan perhatian dari KPU Provinsi Jambi. Salah satunya yang saat ini tengah menjadi fokus adalah logistik untuk kebutuhan PSU. Surat suara besok sudah mulai dilakukan sortir dan pelipatan. Kita akan lakukan survepisi agar ini betul-betul berjalan,” tandasnya.
