JAMBI – Wali Kota Jambi, Syarif Fasha himbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Jambi agar dapat menjaga netralitas. Tak terkecuali bagi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) maupun honorer.
“Tahun ini kita telah memasuki tahun-tahun politik. Untuk itu, dan sebagaimana keyakinan saya bahwa ASN kota Jambi akan tetap menjaga komitmen netralitasnya,” Ujarnya (1/5/2023).
Lebih lanjut dia mengatakan hal ini sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi ASN Pemkot Jambi yang harus senantiasa fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggaraan pemerintahan umum dan juga pelayanan publik.
Disinggung apakah nantinya akan ada sanksi yang diberikan ke ASN di lingkungan Pemkot Jambi terkait pelanggaran, Fasha tak berkomentar banyak. Yang jelas kata dia, pihaknya tetap mengikuti aturan yang ada.
“Kan sudah ada aturannya, baik di KPU atau Bawaslu kita tetap mengikuti aturan yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Syarif Fasha yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Jambi, angkat bicara terkait figur yang akan diusung pada Pilwako Jambi 2024 mendatang.
Saat ini, partai besutan Surya Paloh itu belum membicarakan tokoh yang bakal diusung pada Pilwako Jambi 2024 nanti.
“Suksesnya partai politik itu adalah sukses di legislatif. Apabila banyak yang duduk di kursi legislatif, maka itu sukses partainya. Kalau sukses di Pilkada itu adalah figur/tokohnya, bukan partai. Tahapannya nanti, sukseskan dulu Pileg di Kota Jambi, dan Pileg Provinsi Jambi. Maka kita baru akan cerita siapa calon gubernur, calon wali kota dan calon bupati,” kata Fasha.
Dia mentargetkan kursi pimpinan DPRD baik di Kota Jambi maupun DPRD Provinsi.
Sementara mengenai arah tujuan setelah selesai sebagai Wali Kota Jambi, Fasha mengatakan akan fokus memenangkan partai NasDem terlebih dahulu.
“Bagaimana untuk memenangkan NasDem, saya harus maju dulu ke DPR RI. Supaya basis simpatisan saya tidak ke mana-mana, dan bisa menambah perolehan suara DPR RI. Kalau bisa target dua kursi untuk DPR RI.
Tetapi paling tidak satu kursi tidak boleh goyah. Kemudian kalau DPR RI sudah tercapai satu atau dua kursi, kita lihat perolehan suara NasDem di tingkat provinsi, kalau bisa menduduki kursi pimpinan, 8 atau 7 kursi, baru kita lihat untuk Pilkada Gubernur nantinya,” pungkasnya.
