
Munculnya usulan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp47,5 miliar kepada Bank Jambi perlu dilihat dalam perspektif tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Persoalannya bukan semata mengenai besaran modal yang akan disertakan, tetapi juga mengenai hubungan hukum dan kewajiban para pihak atas aset daerah yang sebelumnya telah menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pemeriksaan atas aset tetap tanah Pemerintah Kabupaten Merangin, BPK menemukan bahwa tanah milik Pemkab Merangin seluas 1.541 meter persegi yang berada di Pasar Bawah Bangko dimanfaatkan oleh Bank BPD Jambi Cabang Bangko sejak tahun 2011.
Persoalan mendasarnya adalah pemanfaatan aset tersebut, menurut hasil pemeriksaan BPK, tidak disertai perjanjian sewa.
Temuan tersebut penting karena menyangkut aset daerah yang secara administratif dan yuridis merupakan milik Pemerintah Kabupaten Merangin. BPK bahkan menyatakan kondisi tersebut menunjukkan pemanfaatan aset tetap tanah yang tidak tertib dan tanpa perjanjian serta berpotensi menimbulkan sengketa atau klaim pihak lain di kemudian hari.
Dalam konteks tersebut, munculnya usulan penyertaan modal sebesar Rp47,5 miliar kepada Bank Jambi menjadi relevan untuk dikaji secara lebih mendalam.
Pemkab Merangin perlu memastikan terlebih dahulu bagaimana status pemanfaatan tanah tersebut, apa kewajiban Bank Jambi atas pemanfaatan aset tersebut, serta sejauh mana rekomendasi dan permasalahan yang ditemukan BPK telah ditindaklanjuti.
Jangan sampai terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik aset dengan badan usaha yang memanfaatkan aset tersebut. Di satu sisi pemerintah daerah akan mengalokasikan tambahan modal sebesar Rp47,5 miliar, sementara di sisi lain masih terdapat persoalan pemanfaatan aset daerah yang berdasarkan temuan BPK belum memiliki perjanjian.
Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keputusan penyertaan modal semestinya didasarkan pada kajian yang komprehensif, termasuk memperhitungkan seluruh hubungan hukum, hak, kewajiban, risiko, serta manfaat ekonomi bagi daerah.
Karena itu, status kewajiban Bank Jambi atas aset Pemkab Merangin menjadi salah satu aspek yang semestinya diselesaikan terlebih dahulu sebelum kebijakan penyertaan modal diputuskan.
Secara prinsip, usulan penyertaan modal Rp47,5 miliar patut dipertimbangkan kembali, bahkan dapat ditiadakan atau ditunda sampai kewajiban Bank Jambi Cabang Bangko terhadap pemanfaatan aset Pemkab Merangin tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini bukan semata persoalan hubungan antara Pemkab Merangin dan Bank Jambi. Ini menyangkut prinsip pengelolaan kekayaan daerah.
Pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap aset daerah memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan setiap hubungan pemanfaatannya memiliki dasar hukum yang jelas. Demikian pula setiap keputusan untuk menempatkan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi, administratif dan hukum.
DPRD Merangin juga memiliki ruang penting untuk meminta penjelasan secara menyeluruh sebelum menyetujui kebijakan tersebut. Kajian penyertaan modal Rp47,5 miliar seharusnya tidak hanya menjelaskan proyeksi keuntungan atau dividen, tetapi juga memuat rekam hubungan pemanfaatan aset daerah, status penyelesaian temuan BPK, serta kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh pihak terkait.
Pertanyaan publik pada akhirnya sederhana.
Bagaimana mungkin pemerintah daerah akan menambah modal Rp47,5 miliar kepada sebuah bank, sementara persoalan pemanfaatan aset tanah milik Pemkab Merangin oleh Bank Jambi Cabang Bangko sejak 2011 masih menjadi temuan pemeriksaan dan perlu dipastikan penyelesaiannya?
Karena itu, sebelum berbicara mengenai penambahan modal, Pemkab Merangin perlu memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh kewajiban atas aset daerah telah diselesaikan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
Rp47,5 miliar adalah uang daerah. Tanah 1.541 meter persegi juga merupakan aset daerah.
Keduanya harus ditempatkan dalam satu kerangka tata kelola yang sama: setiap hak daerah harus terlindungi dan setiap keputusan yang menggunakan uang rakyat harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ade Hary Purnama Silitonga






















