JAMBI – 10 orang calon anggota Komisioner KPU Provinsi Jambi, periode 2023-2028, telah ditetapkan oleh Timsel KPU Provinsi.Mereka adalah peserta seleksi yang dinyatakan lulus tes kesehatan dan wawancara.

10 Calon Anggota Komisioner KPU Provinsi Jambi:

1. Al Fadli

2. Edison

3. Elfi Prasatia

4. Fadli Khairon

5. Fahrul Rozi

6. Hamdi

7. Hazairin

8. Iron Sahroni

9. Suparmin

10. Yatno

“Tahapan berikutnya besok pagi Timsel harus mengantar semua proses dan hasil ke KPU RI. Selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan KPU RI, untuk mendapatkan hasil 5 besar dan me jadi anggota Komosioner KPU Provinsi Jambi periode 2023- 2028,” kata Nazori Madjid, Ketua Timsel KPU Provinsi Jambi Periode 2023-2028.

Sementara itu, setelah diumumkan, ternyata ada tiga nama anggota komisioner KPU Provinsi Jambi yang tidak masuk.

Mereka adalah Ahdiyenti, Nurkholis, dan Apnizal. Apnizal, yang saat ini masih menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jambi, melihat ada keganjilan.

Menurut Apnizal, dirinya tidak diminta klarifikasi terkait aduan masyarakat terhadap dirinya, dan dua komisioner lainnya Ahdiyenti dan Nurkholik. Namun ganjil, karena dia mengaku tidak diminta konfirmasi.

“Tapi yang dikonfirmasi hanya Ibu Ahdiyenti dan Pak Nurkholik via telepon. Saya tidak dikonfirmasi sama sekali,” ucap Apnizal, Divisi Teknis KPU Provinsi Jambi ini, Jumat 24 Maret 2023.

Sehingga kata dia, dirinya tidak punya ruang untuk membela diri. Karena dalam pengaduan itu komisioner KPU Provinsi ketika itu dianggap melanggar kode etik terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 88 TPS di Muaro Jambi. “Sementara tidak ada putusan etik di situ,” tegasnya.

Yang kedua terkait dengan materi aduan. Jika KPU Provinsi dianggap salah dalam menetapkan DPT, dan memasukkan orang yang tidak punya KTP-elektronik ke dalam DPT, maka KPU Muaro Jambi juga harus dikonfirmasi.

“KPU Provinsi hanya merekap, yang menetapkan DPT adalah KPU Kabupaten/Kota. Seharunya terkait kesalahan itu tiga KPU Provinsi Muaro Jambi juga harus dikonfirmasi,” katanya.

Oleh karena itu, Apnizal merasa dirinya keberatan dan berencana secepatnya akan melaporkan secara tertulis ke KPU RI. “Yang diadukan itu saya, Ahdiyenti dan Nurkholik. Tapi saya kok tidak dikonfirmasi,” jelasnya.

Menurut PKPU tambah Apnizal, harus dikonfirmasi dalam forum wawancara. Harus dia panggil dalam forum wawancara.

“Jadi saya ini dalam posisi tidak bisa membela diri, seolah-olah semuanya saya bersalah.Seharunya ketiga-ketiganya harus dikonfirmasi, karena ada divisi masing-masing. Saya devisi sosialisasi, Ibu Ahdiyenti devisi data, Pak Nurkholik divisi hukum, dan Pak Sanusi devisi teknis,” lanjut Apnizal.

Dia mengatakan, harus membela diri. “Tentu ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Contoh sebelum DPS diumumkan KPU RI membuat edaran, nama yang tidak memiliki KTP masih diumumkan. Jadi bukan serta merta kami masukkan orang dalam DPT itu,” tandasnya.