Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memimpin langsung Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Karhutla pada Masa El Nino Tahun 2023 di Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (09/10/2023). Peserta rapat terdiri dari para Menteri dan Kepala Lembaga, Gubernur wilayah rawan karhutla beserta Pangdam/Danrem dan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, para pelaksana teknis lapangan BPBD, serta para Kepala UPT Kementerian LHK.
Menko Mahfud MD, menyampaikan bahwa sebagaimana prediksi BMKG pada awal tahun 2023 lalu, saat ini Indonesia sedang menghadapi iklim kering akibat fenomena El-Nino seperti halnya pada tahun 2015 yang menyebabkan peningkatan kejadian karhutla. “Dari laporan rutin yang saya terima dari Kementerian LHK, peningkatan ini benar-benar nyata terjadi, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan hotspot, luas areal terbakar, serta terjadinya kabut asap di beberapa provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang mayoritas juga merupakan kawasan gambut,” ujar Menko Mahfud MD.
Menyikapi perkembangan karhutla yang luar biasa pada masa El-Nino ini, Menko Mahfud MD menegaskan bahwa semua pihak perlu mengambil langkah yang lebih masif. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan perusahaan serta masyarakat untuk semakin meningkatkan kerjasama dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sebagaimana amanat Inpres No. 3 Tahun 2020.
Menko Mahfud MD meminta para pihak untuk memonitor kejadian karhutla dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan patroli rutin bersama oleh Brigade Penanggulangan Karhutla yang ada di UPT KLHK, Brigdalkarhutla di KPH, TNI/Polri, serta para stakeholder pemegang izin pemanfaatan lahan.
“Manfaatkan teknologi untuk memantau titik hotspot agar selalu update dengan perkembangan karhutla,” pinta Menko Mahfud MD.
Penegakan hukum yang tegas juga menjadi sorotan penting Menko Polhukam. Hal ini ditujukan kepada kepada pemilik lahan baik perorangan maupun korporasi yang lokasinya terjadi kebakaran baik sengaja ataupun karena kelalaian, termasuk kepada para pemegang izin yang menelantarkan lahannya. Menko Mahfud MD meminta agar tetap dilakukan penataan ekosistem gambut dalam Kawasan Hidrologis Gambut dan menjaganya agar tidak kering.
Sehubungan dengan permasalahan adanya petugas di daerah yang masih melakukan kegiatan pemadaman karhutla yang dapat bertabrakan waktunya dengan seleksi kompetensi ASN, seperti yang dialami oleh petugas Manggala Agni, Menko Mahfud MD meminta agar Kementerian PAN RB, BKN dan KLHK saling berkoordinasi.
Saat memberikan keterangan kepada awak media, Menko Mahfud MD menegaskan bahwa tidak terjadi transboundary haze pollution ke negara ASEAN lainnya akibat karhutla. “Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga seperti yang disampaikan beberapa pihak, atau yang sering terjadi pada masa yang lalu, sekarang tidak ada lagi,” tegas Menko Mahfud MD.
Selanjutnya, Menko Mahfud MD menerangkan bahwa operasi darat akan diutamakan dan dimaksimalkan dikarenakan terbatasnya pesawat untuk operasi udara. Teknologi modifikasi cuaca (TMC) juga terus dilakukan dengan koordinasi BNPB.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong mendorong Kab/Kota/Provinsi untuk segera menetapkan status siaga darurat yang ditindaklanjuti dengan penetapan Satgas dan Pembentukan Posko Pengendalian karhutla bagi daerah yang sudah mengalami peningkatan jumlah Hot Spot dan kejadian karhutla, atau mengalami curah hujan yang rendah sesuai dengan prediksi BMKG.
Wamen Alue Dohong juga meminta satgas pengendalian karhutla untuk memantau dan memutakhirkan data informasi prakiraan iklim, cuaca, dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dari BMKG. Pemantauan Hotspot di http://sipongi.menlhk.go.id dan informasi kejadian karhutla dari lapangan. Selain itu, upaya penyuluhan, sosialisasi, kampanye, literasi edukasi di wilayah rawan karhutla untuk semakin ditingkatkan.
Wamen Alue Dohong juga meminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla, melakukan patroli dan cek lapangan dan melakukan respon cepat dan kesiagaan penanggulangan karhutla dengan melakukan pemadaman dini agar kebakaran tidak membesar.
Senada dengan Menko Mahfud MD, Wamen Alue Dohong juga menekankan upaya penegakan hukum dengan memberikan peringatan dan segel area lahan terbakar. Data saat ini telah terdapat 35 area yang disegel terkait karhutla. KLHK sendiri, melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK sejak bulan Januari hingga 5 Oktober 2023, telah mengeluarkan sebanyak 220 surat peringatan kepada perusahaan.
