SEKATOJAMBI.COM, JAMBI- Pemerintah Kota Jambi menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi BLUD Kota Jambi. Bertempat di Aula PKK Kota Jambi, Selasa pagi (21/11/2023), acara tersebut dibuka langsung oleh Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H. Obliyani, S.Sos., M.E.
Acara yang digelar oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Jambi itu, diikuti oleh seluruh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di Kota Jambi, seperti RSUD H. Abdul Manap, seluruh Puskesmas di Kota Jambi, TPA Talang Gulo, SPALD Kota Jambi, Labkesda Kota Jambi, serta perangkat daerah terkait.
Mengangkat tema “Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah”, kegiatan rakor tersebut menghadirkan narasumber Kepala Bagian Hukum Setda Kota Jambi, M. Gempa Awaljon Putra dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, Misman.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Wali Kota Jambi, Obliyani, sampaikan bahwa Kota Jambi sebagai ibukota provinsi, dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam yang dapat diolah menjadi sumber pendapatan daerah. Namun menurutnya, Kota Jambi memiliki sumber daya produktif lainnya yang bisa dioptimalkan dalam mendukung pendapatan daerah.
“Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi merupakan pusat perdagangan dan jasa utama di Provinsi Jambi. Kita punya penduduk terpadat dan tidak ada sumber daya alam. Namun kita punya aset terbesar yaitu pelayanan prima, jasa yang bisa dijual kepada masyarakat dan daerah lain, yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah,” sebut Obliyani saat membuka acara tersebut.
Lebih lanjut, Staf Ahli Wali Kota Jambi itu jelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan terbaik, badan publik harus berbenah diri, menguatkan kelembagaan dan tata kelola agar mampu fokus berorientasi pada layanan terbaik.
“Sentra pelayanan publik perlu ditingkatkan statusnya agar lebih independent dan fleksibel dari sisi pengelolaan keuangan dan tidak terlalu tergantung pada APBD. Seperti menjadi BLUD ini agar mandiri mengelola kelembagaannya tanpa tergantung secara penuh pada APBD,” jelasnya.
Obliyani juga berharap, kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja BLUD maupun UPTD yang akan dinaikkan statusnya menjadi BLUD.
“Semoga kegiatan ini berdampak positif bagi peningkatan kualitas layanan dan tata kelola BLUD di Kota Jambi dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Jambi, Hendra Saputra, ungkapkan bahwa pihaknya menggelar kegiatan tersebut sebagai ajang evaluasi bagi pelaksanaan BLUD, maupun beberapa unit yang akan dijadikan BLUD di Kota Jambi. Terutama pada upaya peningkatan kinerja layanan dan perbaikan kinerja keuangan BLUD.
“BLUD adalah gambaran bagaimana reformasi keuangan negara berdampak pada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, kemandirian pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas keuangan pada BLUD yang ada di Kota Jambi. Namun fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut, harus diimbangi pula dengan kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat, sesuai tugas dan fungsi yang melekat pada BLUD tersebut,” ujar Hendra.
Hendra juga berharap rakor tersebut menghasilkan pemahaman baru agar BLUD terus meningkatkan kinerja, tidak terburu-buru menerapkan remunerasi, serta terus mengimplementasikan konsep entrepreneur birokrasi dalam menciptakan inovasi pelayanan.
