SekatoJambi.com, Jambi – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim dengan entengnya mengatakan bahwa di dalam anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2021 tidak terdapat item untuk pembelian kondom (alat kontrasepsi). Ia mengatakan dalam pemberitaan di sejumlah media yang beredar luas.
Munawar Ibrahim entah lupa atau pura-pura lupa. Soalnya, di dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 27 tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana tahun anggaran 2021 secara jelas dan terang benderang menyebutkan di pasal 4a jelas tertulis bahwa terdapat program penyediaan berbagai fasilitas kesehatan.
“Penyediaan sarana pelayanan keluarga berencana, yaitu fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) serta gudang alat dan obat kontrasepsi,” demikian bunyi pasal 4 (a) Peraturan BKKBN RI Nomor 27 tahun 2020.
Dengan tujuan salah satunya, meningkatkan capaian peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, masih berdasarkan hal yang tertulis dalam Perban BKKBN 2020, diketahui program kegiatan penyediaan sarana pelayanan KB meliputi penyediaan Obgyn Bed, IUD Kit, Implant Removal Kit, Laparascopy (dengan monitor dan kamera), Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit, serta gudang alat dan obat kontrasepsi (Alokon).
Adapun nilai anggaran yang disediakan pemerintah pusat untuk memuluskan jalannya program skala nasional ini. Jumlahnya tak tanggung-tanggung. Informasi yang berhasil dihimpun media ini, rekapitulasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik dan Non Fisik (BO-KB) Sub Bidang KB dan TA 2021 untuk lingkup se-Provinsi Jambi yakni, DAK Fisik senilai Rp 12.787.338.000. Kemudian, DAK non Fisik senilai Rp 36.483.068.000 dan DAK Fisik Penugasan senilai Rp 1.763.000.000 untuk enam kabupaten/kota.
Sementara itu, Hadi Prabowo Sekjen DPP LSM Mappan yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi pada 21 April lalu usai unjuk rasa selesai sangat menyesalkan pernyataan konyol dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim
Menurut Hadi Prabowo, sikap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim telah mengindikasikan bahwa baik Kaperwil BKKBN Provinsi Jambi telah gagal paham terkait tugas pokok dan fungsinya selaku pejabat instansi negara.
“Ya. Pastinya kita sangat menyayangkan pernyataan Kaperwil BKKBN Provinsi Jambi. Karena telah gagal paham terkait aksi demonstrasi kita kemarin. Bagaimana bisa dia mengatakan DAK Non fisik BOKB Tahun Anggaran 2021 tidak ada untuk pembelian alat kontrasepsi seperti yang diberitakan itu. Padahal itu di juknis itu ada loh, nah ini kawan-kawan media statemen itu dimasukkan ya, biar semua masyarakat cari dan pahami juknisnya. Biar tahu masyarakat Provinsi Jambi siapa yang benar, siapa yang berdusta,” kata Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo pada Sabtu, 23 April 2022.
Sumber : detail.id
