SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta JAMBI berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian tubuh satwa dilindungi. Pada Senin (24/02/2025) sekitar 16.30 Wib.
Dalam ungkap kasus ini, Polisi menangkap tiga pelaku yang hendak menjual sisik trenggiling seberat 10 kilogram.
Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar, melalui Kasi Humas IPDA Deddy menjelaskan, bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polresta Jambi dan menemukan adanya penawaran penjualan sisik trenggiling secara daring.
“Menindaklanjuti temuan itu, petugas berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya, Selasa (25/02/2025).
Setelah memastikan informasi tersebut, tim melakukan penyamaran dengan metode undercover buy. Transaksi ilegal itu pun berhasil digagalkan di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, dengan menangkap tiga pelaku di lokasi kejadian.
Ketiga pelaku yang diamankan yakni, Mustapa (47) warga Dusun Suka Negara, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, yang berperan sebagai pemilik sisik trenggiling, Wedi Wahyudi (41) warga Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, yang bertindak sebagai kurir.
Kemudian, Trio Manda Saputra (31) warga Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang berperan sebagai perantara transaksi.
Barang bukti yang disita dalam operasi ini antara lain 10 kilogram sisik trenggiling yang dikemas dalam karung plastik beras kayu manis serta satu unit sepeda motor yang digunakan dalam transaksi.
“Sisik trenggiling tersebut diketahui berasal dari Limbur, Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ungkapnya.
Saat ini, para pelaku telah diamankan di Polresta Jambi dan dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi, karena pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi hukum yang berat,” ujar IPDA Deddy.(*)
