Jambi – Awal Mei, penghapusan data kendaraan yang tak bayar pajak dimulai.

Sebenarnya penghapusan data kendaraan yang tak bayar pajak disebut-sebut akan berakhir tanggal 6 April 2023 lalu.

Namun, Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Dhafi berikan penjelasan terkait penghapusan data kendaraan yang tak bayar pajak baru akan diberlakukan pada awal Mei.

“Jadi kenapa gak langsung, pertimbangan kan menghargai Idul Fitri, jadi masyarakat jangan sampai teralihkan, mau perayaan Idul Fitri malah teralihkan masalah ini, jadi jangan dululah biarlah awal Mei saja. Begitu,” kata Kombes Pol Dhafi.

Selain itu, lajut Dhafi, pajak kendaraan ini kaitannya dengan PAD, sehingga pihaknya juga sambil menunggu surat keputusan gubernur.

“Terkait dengan perbuatan pemberlakuan ini, ini penguatan saja, karena memang ini kan tidak lain memang masyarakat tertib pajak dan peningkatan PAD. Ini yang  nyata-nyata harus data dan penggunaannya mendapat pengawasan di sektor ini,” tandasnya.

Sementara, diberitakan sebelumnya bahwa pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jambi, akan segera berakhir.

Perpanjangan masa pemutihan dalam rangka HUT Provinsi Jambi ini, akan berakhir tanggal 6 April 2023.

Hal ini disebutkan oleh Agus Pirngadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi, Selasa 28 Maret 2023 kemarin.

Agus mengatakan, perpanjangan masa pemutihan ini, agar masyarakat yang belum sempat memanfaatkan fasilitas ini pada akhir tahun 2022 lalu, bisa membayarkan tunggakan PKB nya.

Hingga saat ini kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, kantor Samsat masih ramai didatangi oleh wajib pajak yang hendak memanfaatkan pemutihan ini.

“Sampai saat ini masih berlangsung, terakhir nanti tanggal 6 April,” katanya. Ditanya mengenai berapa wajib pajak yang sudah memanfaatkan program pemutihan ini, Agus mengatakan belum mendapatkan laporan datanya.

Begitu juga dengan pendapatan yang diterima oleh Pemprov Jambi dari hasil program pemutihan tersebut.

“Kalau angkanya, laporannya belum masuk,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Agus memastikan, pemutihan kali ini adalah yang terakhir kali.

Karena sudah ada instruksi penghapusan data kendaraan. Dia mengatakan, bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan program ini, dan pajaknya sudah menunggak, siap-siap data kendaraannya dihapus.

Namun, penghapusan tidak serta merta dilakukan. Karena wajib pajak akan disurati terlebih dahulu, sebelum data kendaraannya benar-benar dihapus dari database.

“Tidak ada perpanjangan lagi, penghapusan data kendaraan segera dimulai,” katanya. Sebelumnya, Pemprov Jambi melalui BPKPD menargetkan pendapatan sebesar Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar. Ada sekitar 25 ribuan kendaraan bermotor yang menjadi target pemutihan. Yakni kendaraan yang sudah mati pajak lebih dari dua tahun.

Pemutihan Denda PKB ini dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-66, dan sebagai apresiasi Pemprov Jambi terhadap wajib pajak.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi. Dia mengatakan, perpanjangan ini mulai dari tanggal 6 Januari 2022 hingga akhir Maret 2023.

Agus pun mengimbau agar masyarakat di Provisi Jambi bisa memanfaatkan program pemutihan denda PKB ini. Kata dia, bagi masyarakat yang belum memanfaatkan layanan pemutihan denda PKB hingga akhir tahun 2022 lalu, bisa memanfaatkannya pada perpanjangan ini.