Dianggap Merugikan Masyarakat
IDI Jambi Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan

Sekatojambi.com, Jambi – Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jambi secara tegas menolak RUU Omnibus law Kesehatan dikarenakan hal itu membuat kerugian di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia wilayah Provinsi Jambi, Dr.R.Deden Sucahyana pada hari Selasa 29 November 2022,” Jika IDI Jambi beserta jajaran organisasi Perawat, Kesehatan dan lainnya menyinggung mengenai Omnibuslaw terkait masalah undang-undang Bidang kesehatan karena bisa merugikan masyarakat.
dan kami kritisi yang kami anggap akan merugikan masyarakat dan bukan semata-mata kepentingan para dokter,” Ujarnya Deden.

Deden menegaskan, IDI Provinsi Jambi secara bersama-sama dengan organisasi perawat, kesehatan dan lainya akan mengadakan konferensi menolak terkait rancangan undang – undang Umnibuslaw didang kesehatan karena Umnibuslaw yang akan dimasukan dalam Proyeknas di DPR RI.

“Ini kepentingan masyarakat kedepan makanya kami besok kami dari Jambi akan mengkritisi Omnibus Law,” Tegasnya Deden di perkumpulan Obstetri dan Ginelogi Indonesia di Jambi.

Terkait satu data bocoran penolakan RUU Omnibus Law di bidang kesehatan yakni mengenai Dokter dari luar negeri hal itu tertuang dalam RUU yang nanti dan yang akan dibahas yakni bahwa rumah sakit isa mendatangkan Dokter dari luar negeri berdasarkan permintaan bukan Kebutuhan.

“Nah ini tidak profesi, karena justru para Dokter IDI Indonesia sendiri banyak perlu kita kritisi pada bidangnya dan kita bukan anti, tapi selayaknya kebutuhan,” jelasnya lagi.

Deden mencontohkan, terkait RUU Omnibus Law harus sama dengan tenaga ahli yang didatangkan karena kebutuhan dan contoh tersebut di Indonesia tidak ada atau di Indonesia dinilai kurang.

“Kami setuju atau tidak setuju, tapi kami akan memberikan masukan yang lebih baik serta solusi, jadi mengkritisi itu karena kita tidak sependapat dan akan memberikan solusi terbaik,” terangnya.

Mengkritisi akan langsung datang ke DPR RI, kalau ditingkat wilayah akan dikembalikan kepada wilayah masing masing dan rencana tersebut ada beberapa langkah yang akan dikerjakan seperti konfrensi pers, bertemu kepala daerah, DPRD.

“Jumlah yang akan dikritisi nanti akan disampaikan saat konfrensi pers besok dan intinya kami menolak RUU Omnibus law bidang kesehatan,” katanya.

(Novalino)