Diduga Kajari Batang Hari & Kajari Tebo Sengaja Mengulur Waktu Penyidikan
Kasus Korupsi Puskesma Bungku & Padang Lamo
Sekatojambi.com, Jambi – Aksi unjuk rasa damai mengatasnamakan Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara DPP LSM MAPPAN, mendesak segera ditangani beberapa kasus Dugaan timpangnya proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo.
Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Kasus Jalan Padang Lamo Selama 4 Tahun Anggaran yang Merugikan Keuangan Pemprov Jambi Sekitar 40 Milyar Dan melibatkan sejumlah pejabat dilingkup Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Pihak Swasta yang sampai dengan hari ini tidak ada Tsk pada kasus tersebut, Sehingga profesionalitas dan independensi penyelidik dan penyedik Kejari Tebo di ragukan.( BPK RI Jambi, BPKP RI Jambi
Dugaan Penyalah gunaan wewenang dan Jabatan yang dilakukan olehleh Oknum Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Tambal Sulan. Spg Pal 12 – s/d Jln. 21 Rimbo Bujang yang merugikan Keuangan Pemkab Tebo TA 2020. (BPK RI Jambi, BPKP RI Jambi & Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi)
Dugaan timpangnya Proses Penyidikan yang dilakukan Oleh Kejari Batang Hari, Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi boQWAS BID lytstila pembangunan Puskesmas Bungku yang Hari Ini sudah Ditetapkan 7 Orang TSK, namun Pihak Kejari tidak berani melakukan Pres Rilis siapa saja pejabat Dilingkup Dinas Kesehatan Batang Hari, yang merugikan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari TA. 2021 sebesar Rp. 7 Milyar. Sehingga profesionalitas dan independensi penyelidik dan penyedik Kejari Batanghari di ragukan.
Massa menilai, selama ini diduga Penyidik Kejari Tebo tidak profesional dalam melakukan upaya penyelidikan terkait pengungkapan 2 dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Sekjen DPP LSM MAPPAN “Hadi Prabowo” lakukan Unjuk rasa damai di depan Kantor BPK RI & BPKP RI perwakilan Jambi, Jumat 18 Februari 2022.
Mereka melakukan aksi damai di depan kantor Kejati Jambi. Aksi dipimpin kordinator Lapangan A. Hadi Prabowo dalam Tuntutanya menyampaikan “Agar pihak Kejaksaan dan kepolisian Sigap memproses Dugaan Kasus tersebut. Khusus kasus yang ditangani Kejari Tebo yang sudah naik ketingkat Penyidikan dan Kejari Batang Hari jangan P-19 terus,” Ujar Hadi Prabowo.
Kami khawatir ada unsur kesengajaaan untuk mengulur waktu proses penyidikan. Karna kenapa ketika ambang batas waktu proses penyidikan sudah habis ini bisa Batal demi hukum, secara otomatis status TSK bisa gugur dan proses hukum tidak bisa dilanjutkan”, Harap Hadi Prabawo.
Disaat itu Perwakilan Kejati Provinsi Jambi melalui Jaksa Lexy menerima langsung Tanggapan Orasi dan pengaduan, mengatakan ” Apa yang Hadi sampaikan Terkait P-21 dan ternyata belum sampai P-21, sudah kita surati dan dimintai sewaktu Hadi demo itu memang perkara seminggu sebelumnya pernah di terapkan penyidik batanghari dan tebo, namun Satu minggu setelahnya Berkas perkara belum Sempurna dan dikembalikan kepada ke penyidik Polres,” Ujar Kasi Penkum (Penerangan Hukum) Lexy
(Novalino)
