Sekatojambi.com (Jakarta) Memperjelas dan Mempertegas Status Hukum Munawar Ibrahim, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi sekaligus Mantan Kadinkes dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya. terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya provinsi Aceh.

Penggiat anti korupsi jambi yang tergabung dalam aliansi anti korupsi (ANKOR) jambi ,menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Selasa (11/10/22).

Diketahui seperti halnya disampaikan oleh sang orator, yang  kerap disapa Nurdin merupakan salah satu korlap dari DPP LSM MAPPAN  menyampaikan kepada (red), aksi yang dilakukan didepan kejaksaan agung untuk menanyakan, memperjelas dan mempertegas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pidie Jaya. atas Dugaan Kasus Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pidie Jaya yang bersumber dari anggaran APBN 2019 sebesar Rp.9,1 milyar.

Sebagai informasi dan untuk diketahui bersama, bahwa pada kasus tersebut salah satu saksi yang di panggil adalah Munawar Ibrahim,S.Kp,MPH. pada saat itu sekira tahun 2019, dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh. Namum saat ini, selasa (11/10/22) menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana   Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi dari bulan agustus 2020. Jelas Nurdin

Diketahui menurut informasi dari beberapa media lokal Aceh, seperti dikatakan oleh “Kasi Pidsus Kejari Pidie Jaya “Andri Herdiansyah https://www.ajnn.neta seperti dilansir dari media online  bahwa  Mantan Kepala Dinas Kesehatan & KB Munawar Ibrahim sudah dilakukan pemanggilan dengan dan dilakukan pemeriksaan pada senin (06/12/21).

Bahkan informasi yang kami dapatkan kalau kasus tersebut sudah naik ketingkat penyidikan.  Tinggal menunggu perhitungan kerugian negara dari BPKP dan  Ahli. Jadi kami minta, dengan tegas kejelasan kasus tersebut. sudah sejauh mana proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejari Pidie Jaya, apakah sudah ada penetapan TSK, dan/atau apakah ada kemungkinan kalau status hukum Munawar Ibrahim juga akan berubah dari saksi jadi TSK . Tanya Nurdin

Maka dari itu kami minta kepada YTH Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan bisa memantau dan memonitor jalannya proses hukum terkait kasus tersebut. Karena kami selaku masyarakat jambi tidak mau ada pejabat yang tersandung kasus korupsi  memimpin satu instansi pemerintah dari pusat di provinsi jambi, minggu depan kami juga akan menggelar aksi selanjutnya di kantor BKKBN Pusat untuk meminta kepala BKKBN RI segera mengevaluasi dan  mengganti kepala kantor perwakilan BKKBN Provinsi jambi. Tutup Nurdin