SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menerima audiensi bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun terkait penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Rabu (3/6/2026), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.
Kegiatan yang dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian tersebut dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. Melalui audiensi ini, dibahas sejumlah hal strategis terkait pengelolaan dokumen hukum, pemenuhan indikator penilaian JDIHN, serta upaya optimalisasi penyajian informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan terintegrasi.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memberikan arahan dan masukan terkait pentingnya pengelolaan JDIHN sebagai sarana penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Keberadaan JDIHN diharapkan dapat menjadi media yang efektif dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
Selain itu, pembahasan juga menekankan pentingnya kelengkapan dokumen hukum yang diunggah, penataan informasi hukum secara sistematis, serta pemenuhan data dukung sesuai indikator penilaian anggota JDIHN. Hal ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dokumentasi hukum agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional.
Audiensi berlangsung secara interaktif dengan penyampaian paparan serta diskusi bersama terkait langkah-langkah perbaikan dan penguatan pengelolaan JDIHN di Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun. Melalui koordinasi ini, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sarolangun dapat terus meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anggota JDIHN di daerah, sehingga pengelolaan informasi hukum di Provinsi Jambi dapat semakin optimal, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
