SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi aktif jajaran Kanwil Kemenkum Jambi dalam kegiatan Diseminasi dan Asistensi Pedoman Kegiatan Analisis Kebijakan di Wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum secara daring, Rabu (08/04/2026).
?Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, jajaran Kanwil Kemenkum Jambi menyimak secara saksama pemaparan teknis terkait Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK). Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat kapasitas aparatur wilayah dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan berbasis fakta di lapangan.
?Dalam sesi pemaparan, narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum, Sabrina Nadilla, menekankan bahwa peran kantor wilayah adalah ujung tombak dalam memastikan kebijakan pusat berjalan efektif. Ia menegaskan bahwa analisis kebijakan harus dipandang sebagai proses strategis yang fundamental.
?”Analisis kebijakan bukan sekadar kegiatan administratif atau penggugur kewajiban. Ini adalah proses strategis yang harus dilakukan secara sistematis dan berbasis data,” tegas Sabrina di hadapan para peserta.
?Melalui pedoman AIEK yang baru, diharapkan seluruh Kantor Wilayah memiliki standar yang sama dalam mengevaluasi dampak sebuah regulasi. Dengan standar yang terstruktur, rekomendasi yang dihasilkan dari daerah diharapkan mampu menjadi solusi nyata atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.
??Lebih lanjut, Sabrina menjelaskan bahwa kunci dari kebijakan yang berkualitas adalah sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan satuan kerja di wilayah. Kantor wilayah diharapkan mampu menangkap aspirasi serta dinamika sosial di daerah untuk kemudian diolah menjadi data pendukung kebijakan yang adaptif.
?Poin Utama Kegiatan Diseminasi yaitu penguatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam melakukan evaluasi kebijakan. ?Berbasis Evidensi untuk memastikan setiap rekomendasi kebijakan didukung oleh data dan fakta yang akurat dan solusi strategis untuk menghasilkan output analisis yang berdampak langsung pada perbaikan layanan hukum.
?Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini berjalan interaktif. Peserta dari Kanwil Kemenkum Jambi memanfaatkan sesi tanya jawab untuk mendalami teknis pelaksanaan analisis kebijakan agar selaras dengan karakteristik kebutuhan di Provinsi Jambi.
?Dengan mengikuti asistensi ini, Kanwil Kemenkum Jambi optimis dapat mengoptimalkan perannya sebagai katalisator pembangunan hukum di wilayah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Kemenkum dalam mewujudkan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui kebijakan hukum yang berkualitas dan berbasis evidensi.
