SEKATOJAMBI.COM – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun, mengejutkan saat menyampaikan bahwa pihaknya, yang merupakan mitra BUMD Siginjai Sakti, tidak mengetahui informasi terkait pengunduran diri direktur dan komisaris perusahaan tersebut.
Hal ini diungkapkan Junedi kepada wartawan pada Kamis, 21 Desember 2023.
Junedi menyatakan rasa kekecewaannya karena sebagai lembaga pengawasan, Komisi II tidak mendapatkan pemberitahuan resmi terkait mundurnya direktur PT Siginjai Sakti, Petri Ramli, dan Komisaris PT Siginjai Sakti, Budidaya.
“Sangat disayangkan perihal tersebut. Kami tidak menerima surat mundurnya, dari eksekutif juga tidak ada yang menyampaikan kepada kami,” ungkap Junedi di Gedung DPRD Kota Jambi.
Menurutnya, Komisi II seharusnya dilibatkan dan diinformasikan mengenai perkembangan BUMD, terutama dalam hal sebesar ini.
Ia berharap Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, segera mengambil langkah untuk menanggapi permasalahan ini.
“Harapan awal dibentuknya BUMD ini bisa bekerja dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemkot Jambi. Kita tahu bagaimana semangat awal Pemkot Jambi untuk mendirikan BUMD Siginjai Sakti dulu,” tambahnya.
Ketidakjelasan arah dan minimnya kegiatan PT Siginjai Sakti, yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp4 Miliar, membuat Komisi II akan memanggil pihak perusahaan dan Sekda Kota Jambi untuk membahas langkah yang akan diambil ke depan.
“Mau dijadikan apa PT Siginjai Sakti ini. Pertemuan nanti kita pertanyakan, mau diapakan, apakah dibubarkan atau dicari penggantinya,” ujarnya.
Junedi juga menekankan perlunya pertanggungjawaban terkait dana yang sudah terpakai. “Uang yang sudah terpakai harus jelas, kita harus tahu. Harus disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam tanggapannya, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Abshor Hasibuan, juga menyuarakan pendapat serupa. Jika tidak ada arah yang jelas, ia menyarankan BUMD Siginjai Sakti lebih baik dibubarkan.
Daripada hanya membayar gaji direksi saja, lebih baik dibubarkan kalau arahnya tidak jelas. Lebih baik dananya kita alokasikan untuk masyarakat miskin ekstrem,” pungkas Abshor.
