SEKATOJAMBI.COM, BATANGHARI – Upaya pemberantasan pengeboran minyak ilegal atau illegal drilling di Kabupaten Batanghari terus dilakukan oleh kepolisian. Salah satu pemodal besar yang diduga terlibat dalam bisnis ilegal ini, Sitanggang, kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Ipda Maulana, mengonfirmasi bahwa Sitanggang menjadi buronan terbaru dalam daftar pelaku pengeboran minyak ilegal di kawasan Senami, Batanghari.
“Saat ini ada empat orang yang masuk dalam DPO, yaitu Ucok Padang Lawas, Dikun, Zubir, dan Sitanggang. Mereka merupakan bagian dari jaringan pemodal yang mengendalikan aktivitas illegal drilling di wilayah ini,” ujar Maulana, Rabu (19/3/2025).
Sitanggang masuk dalam daftar buronan setelah kasus ledakan sumur minyak ilegal di Senami pada 10 Januari 2025. Ledakan itu sempat terekam oleh warga dan menunjukkan asap hitam pekat membubung tinggi dengan kobaran api besar. Insiden tersebut menegaskan kembali bahaya pengeboran ilegal yang tak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
Menindaklanjuti kasus ini, polisi telah mendatangi dua rumah milik Sitanggang, namun hasilnya nihil.
“Kami sudah melakukan upaya penangkapan, tetapi yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Saat ini, tim terus melacak keberadaannya,” tambah Maulana.
Selain Sitanggang, tiga nama lain masih masuk dalam daftar buronan:
– Ucok Padang Lawas, yang lebih dulu masuk DPO namun belum tertangkap.
– Dikun dan Zubir, yang juga teridentifikasi sebagai bagian dari jaringan pengeboran ilegal.
Kepolisian terus berupaya mempersempit ruang gerak para pemodal ini dan berharap dukungan masyarakat untuk memberikan informasi terkait keberadaan mereka.
Illegal drilling di Batanghari telah lama menjadi masalah serius. Selain menyebabkan kebakaran dan ledakan, aktivitas ini juga merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
Polda Jambi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai seluruh pelaku utama di balik bisnis ilegal ini berhasil diamankan.
“Kami meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan para DPO ini untuk segera melapor. Aktivitas pengeboran ilegal harus dihentikan sebelum menimbulkan lebih banyak kerugian dan korban jiwa,” tutup Maulana.(*)
